Ia juga menyebutkan jika Bogor merupakan kabupaten rasa provinsi karena memiliki penduduk hingga 5,8 juta.
Baca Juga: Penting Diketahui! Ini Dampak bagi PNS-PPPK yang Belum Aktivasi MFA di ASN Digital 2025
“Ini kekuatan besar yang harus dibarengi dengan pelayanan publik yang optimal,” ujarnya.
Zudan juga menambahkan pelatihan manajemen risiko harus menjadi perhatian bagi seluruh pemerintah daerah.
“Jangan sampai ada risiko hukum, risiko operasional atau defisit anggaran yang menggangu. ASN harus menghindari niat jahat dan bekerja secara akuntabel,” ungkapnya.
Sebagai tambahan informasi pelatikan PPPK ini untuk tahap pertama. Lebih lanjut, pemerintah memastikan PPPK Paruh Waktu tetap bekerja dan memiliki kepastian hukum serta adanya pengangkatan menjadi penuh waktu di masa mendatang.
