Bahkan ada yang baru mengungkapkan lewat media sosial karena merasa tidak percaya pada mekanisme hukum atau khawatir akan dikriminalisasi.
Lembaga seperti IDI, Dinas Kesehatan, hingga rumah sakit tempat pelaku bekerja seringkali dianggap lambat bertindak atau tidak transparan dalam penanganan kasus.
Desakan untuk Reformasi Sistem Kesehatan dan Etika Profesi
Pengamat kesehatan dan aktivis perempuan menilai kejadian ini harus menjadi momentum reformasi menyeluruh dalam dunia kedokteran.
Mulai dari sistem pelaporan internal, pengawasan etik, hingga mekanisme hukum yang berpihak pada korban.
“Harus ada sistem pelaporan yang aman dan anonim, dengan pengawasan independen. Tidak bisa lagi kasus-kasus ini ditutupi atau diselesaikan diam-diam,” ujar Nirmala Dewi, Direktur LSM Perlindungan Perempuan Nusantara.
Perkumpulan Obstetri dan Ginekologi Indonesia (POGI) dan IDI kini berada dalam sorotan, terutama setelah muncul kasus dokter kandungan di Garut.
Mereka diminta terbuka terhadap hasil investigasi etik dan tidak menutup-nutupi pelanggaran demi nama baik organisasi.
