“..hendaknya para pemimpin tetap meneguhkan integritas dengan menggulirkan kebijakan yang mengakar.Kebijakan yang memberi banyak manfaat bagi umat, bukan semata terjebak popularitas dan mengerek elektabilitas. Bukan kebijakan instan, tetapi konstan.”
-Harmoko-
Patut diyakini di tengah adanya beragam tantangan yang kita hadapi akan terdapat sejumlah peluang. Begitu juga setelah didera kesulitan akan datang kemudahan.
Keyakinan ini diperlukan untuk membangun optimisme, terlebih di era sekarang, di tengah situasi global yang tidak menentu. Pada situasi dunia yang sering dikatakan tidak baik-baik saja, penuh dengan ketidakpastian menyusul kebijakan negara besar yang dapat menjadi dilema, termasuk negara kita.
Diperlukan sikap kewaspadaan dan kehati-hatian dalam merespons situasi yang sedang dan akan terjadi.
Dalam situasi seperti ini, kian dibutuhkan kebijakan yang bersifat strategis, bukan sebatas populis. Sikap semacam ini yang hendaknya perlu digelorakan, ditumbuhkembangkan, utamanya oleh para pengambil kebijakan, para elite politik, para pemimpin negeri kita di semua tingkatan, dari pejabat pusat hingga daerah.
Tidak dipungkiri, kebijakan yang bersifat populis memang bisa mengangkat citra, menyenangkan sementara orang, mengerek popularitas, tetapi acap bersifat sementara permasalahan teratasi.
Tidak sedikit satu persoalan selesai begitu cepat, di sisi lain mencuat persoalan baru sebagai dampak adanya kebijakan yang bersifat populis, terlebih jika dipaksakan karena pencitraan, kepentingan politik tertentu.
Sementara kita sadar betul, membangun bangsa dan negara adalah membangun masa depan yang lebih gemilang, mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat dan keadilan sosial sebagaimana tujuan negeri ini sejak didirikan.
Tentu, dengan menyelesaikan segala persoalan yang mendera seluruh rakyat Indonesia, bukan sekelompok, bukan pula untuk sementara waktu.
Itulah perlunya kebijakan yang bersifat strategis, terencana dengan baik,terukur, bertalian satu dengan yang lain, terkoordinasi dan berkolaborasi antarinstitusi, antar pemerintah pusat,provinsi dan kabupaten/kota. Satu sama lain tidak saling bertabrakan, tidak satu diuntungkan, tapi yang lain disusahkan.
