JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Program mercusuar pemerintah Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka Makan Bergizi Gratis (MBG) mulai memunculkan permasalahan. Salah satunya mitra dapur MBG yang tak kunjung dibayar setelah menyiapkan puluhan ribu porsi makanan untuk siswa penerima manfaat.
Kasus ini seperti yang dialami di mitra dapur MBG di Kalibata, Jakarta Selatan yang harus gulung tikar lantaran tidak dibayar.
Pengamat Kebijakan Publik, Cecep Darmawan mendesak agar pemerintah segera melakukan evaluasi secara komprehensif kebijakan MBG, supaya tak lagi makan korban. Setelah diketahui pokok persoalan dari program MBG tersebut, kata Cecep, pemerintah wajib langsung menanganinya.
"Pemerintah harus menjalankan evaluasi menyeluruh tentang program ini. Kita perlu mengetahui di mana masalahnya," ujar guru besar Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) tersebut, saat dihubungi Poskota, Rabu, 16 April 2025.
Baca Juga: Buka Lowongan 1.652 Petugas PPSU, Pemprov Jakarta Pastikan Proses Rekrutmen Bebas Pungli
Namun demikian, Cecep menyarankan agar pemerintah lebih memfokuskan program MBG kepada siswa yang benar-benar membutuhkan saja, bukan seluruh pelajar dari Sabang sampai Merauke.
Terutama bagi sekolah-sekolah yang ada di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (daerah 3T). Sehingga program MBG akan lebih efesien dan tepat sasaran.
"Saya tetap menyarankan untuk makan bergizi gratis harus, coba di dikaji ulang deh apakah ini tepat untuk seluruh siswa, atau hanya untuk kelompok-kelompok siswa yang rentan. Ini menyangkut soal ketersediaan anggaran," kata Cecep.
Selain itu, pemerintah juga mempertimbangkan solusi yaitu memberikan dana langsung kepada orang tua siswa. Sehingga mereka dapat memasak makanan di rumah dan dipastikan sesuai dengan selera anak, tapi tetap dengan catatan harus ada kandungan gizinya.
Baca Juga: Evaluasi Pengelolaan Mudik 2025, Korlantas Tekankan Tiga Poin
Maka pentingnya pengawasan dari pihak sekolah untuk memastikan bahwa makanan yang disiapkan memenuhi standar gizi yang diperlukan.
.png)
