SEOUL, POSKOTA.CO.ID – Polisi Korea Selatan pada Rabu 16 April 2025 melakukan penggerebekan di kantor mantan Presiden Yoon Suk Yeol dan kantor pengawalnya.
Penggerebekan dilakukan sebagai bagian dari penyelidikan kriminal terhadap mantan pemimpin yang telah dimakzulkan tersebut.
Yoon Suk Yeol sebelumnya mendeklarasikan status darurat militer pada bulan Desember lalu dan mengerahkan tentara bersenjata ke parlemen.
Namun, tak lama setelahnya, ia membatalkan keputusan tersebut. Aksi itu memicu pemakzulan oleh parlemen, meskipun Yoon menolak ditangkap selama berminggu-minggu dalam proses penyelidikan.
Setelah melalui pertikaian panjang, di mana pengawal pribadinya memainkan peran penting, Yoon akhirnya menjadi kepala negara pertama di Korea Selatan yang ditangkap pada bulan Januari.
Baca Juga: Gempar Presiden Korea Selatan Ditangkap, Gelar Istri Yoon Suk Yeol Terancam
Meski demikian, ia kemudian dibebaskan atas alasan prosedural. Dalam keterangan resmi, kepolisian menyampaikan bahwa mereka telah “memulai pelaksanaan surat perintah penggeledahan dan penyitaan di kantor presiden dan kompleks kediaman presiden.”
Penggeledahan tersebut mencakup penyitaan server telepon terenkripsi, serta penggeledahan kantor pengawal presiden Yoon dan rumah kepala keamanannya.
Melansir NDTV, polisi menyatakan bahwa tindakan ini merupakan bagian dari penyelidikan atas “dugaan penghalangan pelaksanaan surat perintah penangkapan.”
Yoon dilaporkan menghabiskan berminggu-minggu bersembunyi di kompleks kediamannya pada bulan Januari, di bawah perlindungan anggota Dinas Keamanan Presiden yang masih loyal.
Baca Juga: Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol Resmi Ditangkap! Begini Kronologi dan Penyebabnya
Para pengawal bahkan memasang kawat berduri dan barikade di sekitar rumah, memaksa ratusan petugas dan penyidik menggunakan tangga untuk memanjat tembok perimeter agar dapat mencapai bangunan utama.
Pada saat itu, Yoon telah didakwa atas tuduhan menghalangi penyelidikan. Polisi menyatakan pekan ini bahwa “pada prinsipnya” penyelidikan diperlukan atas dugaan tersebut.
Selain itu, polisi juga menyita rekaman CCTV dari kantor kepresidenan, sebagai bagian dari penyelidikan terpisah terhadap mantan Menteri Dalam Negeri, Lee Sang-min.
Yoon sendiri hadir di pengadilan pada hari Senin dalam sidang perdana atas tuduhan pemberontakan. Namun ia membantah tuduhan tersebut.
Sidang lanjutan dijadwalkan berlangsung pada 21 April 2025 mendatang. Para ahli memperkirakan proses persidangan itu akan memakan waktu berbulan-bulan.