Penempatan pada wilayah terpencil atau luar Pulau Jawa kerap menjadi tantangan bagi pelamar, khususnya formasi dosen yang ditempatkan di kampus-kampus negeri di daerah.
Selain itu, dugaan lainnya mengarah pada ketidakpuasan terhadap estimasi gaji awal, tunjangan yang didapatkan, maupun beban kerja akademik yang berat.
Perpanjangan Waktu Pengisian DRH Tidak Dimanfaatkan
Kemendikbud sebelumnya telah memberi perpanjangan waktu pengisian DRH kepada peserta yang lulus, sebagai bagian dari proses pemberkasan digital melalui sistem SSCASN.
Namun demikian, sejumlah peserta tetap tidak memanfaatkan kesempatan tersebut, yang membuat mereka secara otomatis dianggap mengundurkan diri.
Konsekuensi Administratif dan Regenerasi Formasi
Pembatalan kelulusan sebanyak 714 peserta CPNS ini tentu akan berdampak pada proses rekrutmen ASN secara nasional.
Pemerintah berpotensi membuka lowongan pengganti untuk mengisi kekosongan formasi yang ditinggalkan. Hal ini juga membuka peluang bagi pelamar lain yang sebelumnya tidak lulus, atau yang akan mencoba kembali pada seleksi CPNS periode mendatang.
Pada pengumuman lanjutan, Kemendikbud menyampaikan bahwa posisi yang kosong akan dialokasikan kembali sesuai dengan kebutuhan instansi, termasuk mempertimbangkan mekanisme pengganti dari daftar peringkat berikutnya.
Reaksi Publik dan Pengamat ASN
Kabar pembatalan ini mendapat tanggapan beragam dari masyarakat, khususnya di media sosial dan kalangan akademisi.
Banyak yang menyayangkan sikap peserta yang telah berhasil lulus namun kemudian mengundurkan diri, mengingat tingginya persaingan dalam seleksi CPNS.
Sebagian pengamat ASN menyebutkan bahwa pemerintah perlu melakukan evaluasi terhadap strategi penempatan dan kesejahteraan CPNS, khususnya pada formasi Dosen yang bersifat spesifik dan membutuhkan pengabdian jangka panjang.
Fenomena pengunduran diri massal 714 peserta CPNS 2024 di lingkungan Kemendikbud menjadi catatan penting dalam pelaksanaan seleksi ASN berbasis merit sistem.
Di tengah tingginya animo masyarakat terhadap profesi PNS, kasus ini menunjukkan adanya tantangan serius dalam hal penempatan geografis, ekspektasi kompensasi, dan kesiapan pelamar menghadapi realita kerja di sektor publik.
