Kritik juga diarahkan kepada Gubernur Pramono Anung, yang menurut B2W, sempat menyampaikan komitmen terhadap penegakan hukum dalam kampanyenya.
"Ironis jika hukum dilanggar demi pencitraan. Sepeda tidak seharusnya digunakan sebagai simbol pelanggaran yang dilegalkan," tulis B2W.
Komunitas ini menyerukan agar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kembali pada kebijakan transportasi yang berpihak pada keadilan, keberlanjutan, dan partisipasi publik.
Mereka menegaskan bahwa keberatan ini bukan karena anti terhadap kegiatan bersepeda, melainkan menolak penyalahgunaan simbol tersebut untuk tindakan yang bertentangan dengan hukum.
Pernyataan Sikap Resmi B2W Indonesia:
- Menolak keras penggunaan JLNT Casablanca dalam rute kegiatan bersepeda.
- Mengecam tindakan pembiaran pelanggaran hukum oleh pejabat publik.
- Menyesalkan kurangnya pelibatan komunitas dalam proses perencanaan.
Sementara itu, Kadishub DKI Jakarta, Syafrin Liputo, mengonfirmasi rute yang akan ditempuh dalam SilaturahRide 2025.
Peserta akan memulai perjalanan dari Balai Kota, melintasi Jalan Merdeka Selatan, Thamrin, dan Sudirman, kemudian memutar di Bundaran Senayan.
"Selanjutnya peserta akan menuju kawasan Karet, naik ke Jalan Prof. Dr. Hamka, lalu berputar di underpass Saharjo dan kembali ke Balai Kota," ujar Syafrin.
Ia juga menyebut bahwa lalu lintas akan ditutup secara situasional demi kelancaran acara.
.png)
.png)
