Kasus ini menyoroti pentingnya menjaga integritas dalam sistem pendidikan tinggi di Indonesia. Ketika ijazah sebagai simbol kompetensi akademik dipertanyakan, maka reputasi institusi yang mengeluarkannya pun ikut terdampak.
Universitas harus menjunjung keterbukaan informasi dan akuntabilitas dalam mendokumentasikan rekam jejak akademik para lulusannya, terutama jika mereka menempati jabatan publik.
Sebaliknya, jika kampus cenderung tertutup dan tidak memiliki mekanisme verifikasi yang efektif, maka hal itu akan merusak kepercayaan masyarakat terhadap dunia pendidikan secara keseluruhan.
Mengapa Isu Ini Penting untuk Dituntaskan
Perbandingan antara ijazah Jokowi dan ijazah dari UI serta Unpad tahun 1985 memperlihatkan adanya beberapa ketidaksesuaian signifikan, mulai dari isu cetak ulang, ketidakcocokan foto, hingga keterbatasan akses untuk verifikasi. Ketidaksesuaian ini belum pernah ditemukan pada ijazah dari universitas lain pada tahun yang sama.
Penyelesaian isu ini membutuhkan keterbukaan informasi, audit independen, serta kesediaan dari pihak kampus dan pemerintah untuk menjelaskan secara rinci proses pencetakan dan validasi ijazah.
Dengan begitu, publik tidak hanya mendapatkan kejelasan, tetapi juga dapat kembali menaruh kepercayaan terhadap sistem pendidikan tinggi nasional.
.jpg)
