Itulah sebabnya perlu kewaspadaan dan kehati-hatian dalam merespons situasi yang sedang terjadi dan kemungkinan bakal terjadi. Lebih bijak dalam menyikapi situasi, kian dituntut semakin pandai membaca keadaan, lebih – lebih era kini yang penuh dinamika. Situasi politik, dinilai kian rumit dan sulit diterka secara linier.
Ditambah lagi, situasi dunia yang sedang tidak baik – baik saja, diwarnai dengan ketidakpastian, menyusul kebijakan negara kuat dan besar belakangan ini.
Diyakini negara kita cukup kuat menghadapi dampak situasi global saat ini. Namun, stabilitas politik dalam negeri menjadi kunci kesinambungan pembangunan yang berkelanjutan dalam berbagai aspeknya.
Peningkatan kesejahteraan rakyat dengan kebijakan pembangunan pro si miskin, pro lapangan kerja, dan pro keadilan yang tengah digelorakan, diharapkan akan mengangkat harkat dan martabat bangsa.
Tolok ukur pembangunan dalam konteks Indonesia tak berubah dari cita-cita pendiri bangsa, sejak negeri ini didirikan, yakni terwujudnya masyarakat adil makmur, sejahtera lahir batin serta hasil pembangunan yang merata bagi seluruh rakyat, tanpa terkecuali. Tanpa ada yang tersisihkan, terpinggirkan dan tersingkirkan.
Itu tujuan yang hendak kita capai. Bahwa, masih ada sebagian warga yang terpinggirkan, hidup di bawah garis kesejahteraan, itu fakta yang tidak bisa ditutupi.
Bahwa masih ada 82,9 juta jiwa yang perlu mendapat asupan makanan bergizi, itu pun masih terus diupayakan melalui program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Kita wajib membuka mata dan telinga menyaksikan saudara- saudara yang masih terpinggirkan, hidup miskin, setengah miskin dan miskin ekstrem.
Ada pitutur luhur agar kita tidak selamanya melihat ke atas, ke samping, tetapi hendaknya sering, setidaknya, sesekali melihat ke bawah.
Bahkan, bagi pemimpin di level manapun, senantiasa wajib melihat ke bawah, dalam artian melihat kehidupan nyata warganya, masyarakatnya, rakyatnya.
Menyerap aspirasi dan denyut nadi masyarakat, apa yang dibutuhkan saat ini dan nanti, serta sedapat mungkin memenuhi kehendaknya melalui kebijakan yang pro rakyat. Itulah perlunya negara wajib hadir melindungi warganya, rakyatnya, seperti dikatakan Pak Harmoko dalam kolom “Kopi Pagi” di media ini.
Dengarkan suara rakyat, bukan mengabaikannya setelah menjadi pejabat. Bukankah menjadi pejabat karena suara rakyat. Wajar mencuat pesan moral, jangan sakiti hati rakyat. (Azisoko)
