Tudingan ini, selain tidak berdasar, berpotensi menciptakan preseden buruk dalam demokrasi, di mana seorang tokoh tetap diserang tanpa dasar setelah tidak lagi menjabat.
Harapan untuk Masa Depan Politik yang Lebih Santun
Melalui penyikapan yang tenang dan tegas, Jokowi dan tim kuasa hukumnya ingin membangun narasi demokrasi yang beradab.
Tindakan hukum yang sedang dipertimbangkan bukan semata untuk membela diri, melainkan untuk menegakkan etika publik dan menghentikan budaya menyebar hoaks yang kerap menjangkiti ruang digital di Indonesia.
Isu keaslian ijazah Presiden Joko Widodo adalah perkara lama yang telah tuntas secara hukum. Namun, kemunculannya kembali justru memperlihatkan tantangan besar dalam era keterbukaan informasi—yaitu bagaimana membedakan kritik sah dan fitnah terselubung.
Tim kuasa hukum Jokowi tidak hanya akan bersikap reaktif, tetapi juga mengambil tindakan preventif untuk menjaga hak konstitusional klien mereka. Publik diimbau untuk lebih bijak dalam menyikapi informasi yang belum terverifikasi, dan menjaga marwah demokrasi dengan menjunjung tinggi etika, bukan hoaks.
.png)
.jpg)
.jpeg)
.jpg)
