POSKOTA.CO.ID - Pemerintah kembali melakukan pengecekan saldo dana bansos untuk pencairan tahap kedua Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) periode April-Juni 2025.
Proses ini dinantikan oleh jutaan keluarga penerima manfaat yang bergantung pada bantuan sosial (bansos) ini untuk memenuhi kebutuhan harian.
Namun, berdasarkan pantauan terbaru hari ini, mayoritas Keluarga Penerima Manfaat (KPM) melaporkan saldo dana bantuan mereka masih kosong.
Hal ini menimbulkan kecemasan di kalangan penerima, terutama di tengah kenaikan harga kebutuhan pokok yang semakin memberatkan.
Baca Juga: Dapat Saldo Dana Bansos PKH dan BPNT Tahap 2? Cek NIK KTP Anda Lewat Cara Mudah Ini
Kementerian Sosial pun angkat bicara menanggapi keterlambatan ini. Mereka menegaskan bahwa proses pencairan sedang dalam tahap finalisasi seiring dengan transisi sistem data dari DTKS ke DTSEN yang lebih terintegrasi. Masyarakat diimbau untuk tetap tenang dan memantau informasi resmi dari kanal pemerintah.
Status Pencairan Tahap Kedua Masih Tertunda
Meski tahap pertama penyaluran telah selesai, proses pencairan bansos PKH dan BPNT tahap 2 hingga saat ini belum terlihat. Banyak KPM yang memeriksa rekening melalui ATM atau aplikasi perbankan menemukan saldo mereka belum bertambah.
"Kami imbau masyarakat tidak panik dan terus memantau informasi resmi. Proses pencairan mungkin memerlukan waktu lebih lama karena adanya validasi data terbaru," jelas Jubir Kementerian Sosial, Ahmad Faisal, dalam keterangan resmi.
Pemerintah menyarankan KPM untuk menunggu konfirmasi dari pendamping sosial atau memeriksa status bantuan melalui platform resmi seperti situs DTSEN atau aplikasi Jalinan Sosial. Jika status sudah berubah menjadi "SI" (Siap Cair), dana dapat segera ditarik.
Dampak Besar Pergantian DTKS ke DTSEN
Perubahan signifikan dalam penyaluran bansos tahun 2025 adalah penggantian Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) menjadi Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Langkah ini diambil untuk meningkatkan akurasi data penerima bantuan.
DTSEN, yang dikembangkan Badan Pusat Statistik (BPS), menggabungkan berbagai indikator kemiskinan dan kerentanan sosial dalam satu basis data terpusat. Namun, transisi ini menimbulkan konsekuensi:
- Penerima Lama Bisa Terdepak: Banyak KPM yang sebelumnya tercatat di DTKS kini tidak lagi memenuhi kriteria DTSEN.
- Penerima Baru Muncul: Ada nama-nama baru yang masuk sebagai calon penerima bansos.
- Proses Verifikasi Lebih Ketat: Validasi data memakan waktu lebih lama, sehingga pencairan tahap kedua mengalami penundaan.
Apa yang Harus Dilakukan KPM?
Bagi KPM yang belum menerima dana, berikut langkah yang disarankan:
- Cek Status di Platform Resmi: Pastikan nama Anda masih tercatat di DTSEN.
- Hubungi Pendamping Sosial: Konfirmasi apakah data Anda sudah tervalidasi.
- Hindari Penipuan: Waspada terhadap oknum yang meminta biaya untuk mempercepat pencairan.
Pencairan Tahap Kedua
Sumber Kementerian Sosial menyebutkan bahwa pencairan tahap kedua diperkirakan akan dimulai akhir April 2025, tergantung penyelesaian proses migrasi data. Pemerintah juga akan mengumumkan daftar penerima yang lolos verifikasi DTSEN dalam waktu dekat.
"Kami berkomitmen menyelesaikan masalah ini secepat mungkin. Bantuan sosial harus sampai ke yang benar-benar membutuhkan," tambah Faisal.
Tunggu Informasi Resmi, Hindari Hoaks!
Masyarakat diimbau untuk tidak menyebarkan informasi yang belum diverifikasi. Pantau kanal resmi Kemensos RI di media sosial atau kunjungi dinas sosial terdekat untuk update terbaru.
Bagi yang belum menerima, bersabar dan tetap pantau perkembangan. Semoga bansos ini benar-benar meringankan beban masyarakat yang paling rentan.
.png)
