POSKOTA.CO.ID - Program Keluarga Harapan (PKH) menjadi salah satu jenis bantuan sosial (bansos) yang paling dinantikan masyarakat.
Terutama, bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang sebelumnya telah mendapatkan bansos PKH tahap 1.
Baik penyaluran melalui Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) atau PT Pos Indonesia.
Dengan menyasar sebanyak 7 kategori penerima manfaat, diantaranya ibu hamil, anak usia dini dan balita, anak sekolah jenjang SD, SMP, SMA sederajat, lansia, serta penyandang disabilitas, maka nominal dana bantuan yang diberikan pun bervariasi.
Baca Juga: Dana PIP 2025 Cair Duluan untuk Siswa Kelas Akhir, Ini Alasannya
Kendati telah memasuki periode tahap 2 yakni bulan April, bansos PKH hingga kini belum juga dicairkan.
Bukan tanpa sebab, karena saat ini pemerintah melalui Kementrian Sosial (Kemensos) sedang melakukan pemutakhiran data dengan melakukan ground check atau survei ke setiap Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
Proses tersebut dilakukan oleh Pendamping Sosial yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.
Survei yang menyangkut Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) tersebut nantinya akan menjadi acuan masih layak tidaknya KPM ini menjadi penerima bantuan sosial.
Dengan demikian, dana bansos ini benar-benar diberikan kepada masyarakat yang berhak dan layak.
Jadwal Pencairan Bansos PKH Tahap 2
Karena masih dilakukan proses survei DTSEN, jadwal pencairan bansos PKH tahap 2 diprediksi akan dimulai pada bulan Mei 2025.
Di mana pemerintah menargetkan jika survei untuk pemutakhiran data KPM ini akan berakhir hingga tanggal 30 April 2025.
Baca Juga: Sudah Pertengahan April 2025, Kenapa Bansos PKH dan BPNT Tahap 2 Belum Cair? Ini Penjelasannya
Menurut informasi dari seorang pendamping sosial melalui laman Facebook miliknya @Jihan Nabila, survei DTSEN bukan mencari peserta baru penerima PKH ataupun Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)
Karena, tugas pendamping sosial adalah melakukan pengolahan data bukan proses pengajuan bansos.
"Survei bansos dengan survei
DTSEN itu berbeda. Survei bansos dilakukan agar dicari kpm yang masih layak dan tidak layak dapat bansos.
Apabila ditemukan KPM tidak layak dapat bansos lalu dihentikan, maka kuota bantuan sosial di daerah tersebut akan naik dan masyarakat yang belum dapat bantuan bisa masuk namanya sebagai penerima manfaat.
Ia menyebut, satu pendamping sosial rata-rata mendapat 400 KPM untuk disurvei.
Rincian dan Bantuan PKH 2025
Dicairkan tiga bulan sekali, berikut rincian dana bantuan PKH 2025 dengan jumlah bervariasi sesuai kategori. Antara lain:
1. Ibu hamil: Rp750.000 per tahap
2. Anak usia dini dan balita 0-6 tahun Rp750.000 per tahap.
3. Anak sekolah SD: Rp225.000 per tahap.
4. Anak sekolah SMP: Rp375.000 per tahap.
5. Anak SMA: Rp500.000 per tahap.
6. Lansia: Rp600.000 per tahap.
7. Penyandang disabilitas: Rp600.000 per tahap.
Demikian informasi mengenai pencairan bansos PKH tahap 2 yang dinantikan KPM. Semoga informasi ini bermanfaat.