Indonesia tingkatkan diplomasi dan siap bantu Palestina. (Sumber: Tangkap layar Instagram/@sugiono_56)

Nasional

Indonesia Tingkatkan Upaya Diplomasi dan Siapkan Bantuan Kemanusiaan untuk Palestina

Jumat 11 Apr 2025, 16:36 WIB

POSKOTA.CO.ID - Pemerintah Indonesia menunjukkan komitmen berkelanjutan terhadap isu Palestina dengan mengintensifkan upaya diplomatik dan persiapan bantuan kemanusiaan di kawasan Timur Tengah.

Langkah ini menjadi sorotan utama seiring kunjungan kenegaraan yang tengah dilakukan oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, ke sejumlah negara kunci di kawasan tersebut, termasuk Turki, Persatuan Emirat Arab (PEA), Mesir, Qatar, dan Yordania.

Menurut keterangan resmi dari laman presidenri.go.id, kunjungan Presiden ini memiliki agenda penting di luar penguatan hubungan bilateral semata.

Menteri Luar Negeri Sugiono menjelaskan bahwa lawatan Presiden Prabowo bertujuan utama untuk melakukan konsultasi mendalam dengan para pemimpin regional terkait dinamika geopolitik terkini serta situasi kemanusiaan yang memprihatinkan di Palestina.

Baca Juga: Presiden Prabowo Subianto Tiba di Turkiye, Disambut Hangat oleh Erdogan

Kunjungan Presiden ke Timur Tengah

Lawatan Presiden Prabowo ke beberapa negara Timur Tengah dan Turki dirancang sebagai forum strategis untuk bertukar pandangan dan mencari solusi bersama atas krisis yang sedang berlangsung.

"Beliau melawat melakukan kunjungan kenegaraan ke beberapa negara di kawasan ini... dalam rangka untuk berkonsultasi mengenai situasi geopolitik dan juga isu-isu lain,” ungkap Menlu Sugiono kepada media pada Kamis, 10 April 2025.

Konsultasi ini menjadi krusial untuk memahami perspektif regional dan menyelaraskan langkah-langkah potensial ke depan.

Baca Juga: Prabowo Subianto Bertemu Presiden Mohamed Bin Zayed di Abu Dhabi, Bahas Perdamaian Timur Tengah

Presiden Prabowo Subianto. (Sumber: X/prabowo)

Dukungan untuk Palestina dan Tolak Relokasi Paksa

Dalam setiap kesempatan, Indonesia secara konsisten menyuarakan dukungannya terhadap perjuangan rakyat Palestina untuk meraih hak-haknya.

Sejalan dengan itu, pemerintah Indonesia dengan tegas menolak segala upaya atau wacana relokasi paksa terhadap warga Gaza dengan dalih apapun.

Menlu Sugiono menegaskan prinsip ini, “Dari awal juga kami sudah menyampaikan dari Kementerian Luar Negeri bahwa Indonesia tidak setuju dengan upaya relokasi paksa warga Gaza under any pretext, dalam bentuk apapun.”

Ia menambahkan bahwa setiap langkah yang menyangkut nasib warga Palestina harus didasarkan pada prinsip kesukarelaan dan wajib memperoleh persetujuan dari semua pihak yang relevan di Palestina.

Baca Juga: Viral Video Keluarga Diduga Bahlil Lahadalia Turun dari Private Jet, Netizen Adukan ke Prabowo Soroti Gaya Hidup Pejabat

Kesiapan Bantuan Kemanusiaan dengan Syarat Ketat

Sebagai wujud nyata solidaritas, Indonesia menyatakan kesiapannya untuk berkontribusi aktif dalam upaya kemanusiaan.

Kesiapan ini mencakup kemungkinan untuk mengevakuasi sementara warga Palestina yang paling rentan, seperti korban luka-luka, anak-anak yang kehilangan orang tua, serta para pelajar yang pendidikannya terganggu akibat konflik, untuk dirawat atau ditampung sementara di Indonesia.

Namun, Menlu Sugiono menggarisbawahi bahwa tawaran bantuan ini memiliki syarat yang sangat ketat.

“Jika diminta, jika dibutuhkan, Indonesia siap... Semua ini dilakukan harus suka rela dan dengan persetujuan dari semua pihak yang ada di Palestina,” tegasnya.

Bantuan evakuasi ini murni bersifat kemanusiaan dan sementara, dengan pemahaman bahwa mereka pada saatnya harus dapat kembali ke tanah air mereka di Gaza. "Kita siap jika dibutuhkan... dan pada saatnya mereka juga harus kembali ke Gaza,” imbuh Menlu.

Baca Juga: Sebut Pemerintahannya Tak Antikritik, Presiden Prabowo Singgung Propaganda seperti Strategi Hitler

Langkah Lanjutan Menunggu Hasil Konsultasi

Penting untuk dipahami bahwa tawaran bantuan kemanusiaan ini masih dalam tahap pembahasan dan sangat bergantung pada hasil konsultasi yang sedang dilakukan Presiden Prabowo dengan para pemimpin regional.

Keputusan akhir mengenai bentuk dan mekanisme bantuan akan sangat mempertimbangkan hasil dialog tersebut.

“Jadi saat ini... kita masih berkonsultasi... Hasil konsultasi itulah nanti jadi pertimbangan untuk keputusan terakhirnya seperti apa. Semuanya harus sepakat, semuanya setuju.

Kalau ada yang tidak setuju berarti no deal,” jelas Menlu Sugiono mengenai proses pengambilan keputusan yang hati-hati.

Tags:

Adhitya Fajar Fikrillah

Reporter

Muhammad Ibrahim

Editor