JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) meminta agar pemerintah mewaspadai potensi gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) imbas dari kebijakan tarif resiprokal yang diterapkan oleh Amerika Serikat (AS).
"Kalau yang gara-gara tarif ini, tarif Trump, kemungkinan, ini kan baru kalkulasi, bisa saja salah. Kemungkinan 3 bulan ke depan, berarti Mei, Juni, Juli bisa 50 ribuan pekerja," kata Presiden KSPI, Said Iqbal saat dihubungi Poskota.co.id, Rabu, 9 April 2025.
Sektor-sektor yang paling terpengaruh, meliputi tekstil, garmen, sepatu, elektronik, suku cadang otomotif, serta makanan dan minuman yang memiliki orientasi ekspor ke pasar Amerika Serikat. Selain itu, komoditas seperti karet dan produk pertambangan juga akan merasakan dampaknya. Kendati mayoritas pabrik-pabrik berada di daerah tapi tidak menutup kemungkinan Jakarta juga terdampak.
Artinya, lanjut Said, dampak dari kebijakan ini tidak hanya terbatas pada sektor-sektor tersebut. Namun juga penurunan permintaan barang-barang Indonesia akibat harga yang meningkat dapat menyebabkan penurunan produksi secara keseluruhan. Hal ini berpotensi memicu gelombang PHK besar-besaran.
Baca Juga: Pakar Ingatkan Ancaman Gelombang PHK Imbas Tarif Resiprokal AS
"Kalau di Jabodetabek, mungkin nanti elektronik tapi elektronik yang orientasi 100 persen ekspor ke Amerika, dan suku cadang mobil, suku cadang yang orientasi ekspor ke Amerika," ucap dia.
Menurut data dari KSPI, 60 ribu pekerja diperkirakan mengalami PHK dalam dua bulan pertama 2025. Untuk mengantisipasi potensi PHK lebih lanjut akibat tarif ini, pemerintah daerah perlu mengambil langkah-langkah mitigasi segera. Salah satunya pembentukan Satgas PHK
"Presiden bentuk Satgas PHK untuk mengantisipasi kalau terjadi PHK. Sebaiknya kita hindari PHK, tapi kalau terjadi, hak-hak buruh harus dibayar," tegas Said Iqbal.
Selain itu, lanjut Said Iqbal, deregulasi terkait impor juga harus diperhatikan. Hal itu perlu dilakukan, agar produk-produk asing tidak membanjiri pasar domestik dan merugikan industri lokal. Renegosiasi antara pemerintah Indonesia dan AS serta penguatan industri nasional menjadi kunci untuk memastikan kebutuhan konsumsi dalam negeri dapat dipenuhi tanpa bergantung pada impor.
Baca Juga: Siap-siap! Tarif Baru Perang Dagang Trump ke RI Ancam PHK hingga Resesi
"Impor ugal-ugalan itu bisa membuat barang Cina masuk ke Indonesia banjir. Nanti kalah bersaing produk Indonesia," ungkapnya.
