POSKOTA.CO.ID - Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, secara terbuka menanggapi maraknya aksi demonstrasi yang terjadi beberapa waktu terakhir, utamanya berkaitan dengan penolakan terhadap revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI).
Dalam dialog eksklusif bersama tujuh jurnalis senior yang dipandu oleh Pemimpin Redaksi IDN Times, Uni Lubis, Presiden menyampaikan pandangannya yang disiarkan melalui TVRI pada Senin malam, 7 April 2025.
“Kita sudah sepakat berdemokrasi. Berdemo itu dijamin oleh UUD. Hak berkumpul, hak berserikat dan sebagainya. Jadi menurut saya itu biasa saja,” ungkap Prabowo dalam siaran tersebut.
Pernyataan ini menegaskan posisi Presiden Prabowo yang menghormati hak konstitusional warga negara untuk menyuarakan pendapatnya di ruang publik, termasuk melalui demonstrasi.
Ia memandang aksi unjuk rasa sebagai bagian dari dinamika demokrasi yang sehat, selama tidak diiringi dengan tindakan anarkistis.
Baca Juga: Contoh Misi di Aplikasi Penghasil Uang, Segera Klaim Saldo DANA Gratis!
Demo Damai adalah Hak, Kekerasan Tidak Dibenarkan
Presiden Prabowo menekankan bahwa demonstrasi yang berlangsung secara damai merupakan bentuk ekspresi demokrasi yang patut dihormati.
Namun, ia menyayangkan bahwa dalam beberapa aksi terakhir terdapat insiden pembakaran dan kericuhan yang mencederai semangat demokrasi itu sendiri.
“Kita hormati hak untuk berdemo asal demonya damai, tidak menyulut kerusuhan. Nah, kalau bakar-bakar ban itu bukan damai,” tegasnya.
Menurutnya, peran media dan jurnalis penting dalam mengamati secara objektif apakah suatu aksi massa murni berasal dari aspirasi rakyat atau terdapat kepentingan lain yang memanfaatkan momentum.
Isu Revisi UU TNI: Menjawab Kebutuhan Organisasi, Bukan Dwifungsi
Menanggapi isu revisi UU TNI yang dianggap terburu-buru, Presiden Prabowo memberikan penjelasan bahwa perubahan tersebut diperlukan untuk merespons masalah struktural dalam organisasi militer.
.png)
