POSKOTA.CO.ID – Presiden Prabowo Subianto mengadakan pertemuan dengan enam (6) jurnalis dari enam (6) media berbeda di Hambalang, Jawa Barat, pada Minggu, 6 April 2025 lalu.
Dalam pertemuan tersebut, 6 jurnalis langsung mewawancarai Prabowo terkait isu-isu yang tengah heboh di Indonesia.
Salah satu jurnalis yang diundang datang adalah Pendiri Narasi TV, Najwa Shihab.
Dalam wawancara tersebut, Najwa Shihab membahas mengenai partisipasi rakyat dalam pembentukan Undang-Undang di Indonesia.
Baca Juga: Najwa Shihab Disorot Usai Bertemu Presiden Prabowo Subianto, Sempat Bahas Soal RUU Polri?
“Ada kekhawatiran dari masyarakat sipil Pak. Proses pembentukan Undang-Undang kita (Indonesia). Makin jauh dari rakyat, tidak ada partisipasi publik yang bermakna,” ucap Najwa Shihab seperti dikutip Poskota dari YouTube Najwa Shihab.
“Menjadi semakin krusial hari-hari ini, terutama kalau melihat daftar RUU yang akan segera dibahas di DPR. RUU Kepolisian, RUU Kejaksaan, hingga RUU Penyiaran,” sambungnya.
Dari berbagai RUU sekarang, Mbak Nana (sapaan akrabnya) mengatakan bahwa ada pola yang mirip.
Baca Juga: Prabowo Duduk Satu Meja dengan 7 Jurnalis, Ada Najwa Shihab
“Dari berbagai RUU ini tampak ada pola yang mirip Pak. RUU aparat negara diperbesar, warga negara diperkecil perannya,” terangnya.
Secara spesifik, Mbak Nana bertanya mengenai RUU Polri yang sebentar lagi akan dibahas di DPR.
“Spesifik saya mau bertanya soal RUU Polri Pak. Karena tampak kewenangan kepolisian akan ditambah,” katanya.
Baca Juga: Presiden Prabowo dan Jokowi Salat Id di Masjid Istiqlal, Ini Daftar Lokasi Pejabat Lainnya!
Mengenai RUU Polri, Mbak Nana bertanya, apakah Prabowo setuju jika aparat kepolisian diberikan penambahan wewenang padahal seharusnya ditambah pengawasannya.
“Padahal justru isu krusialnya adalah pengawasan yang minim, dilihat dari berbagai abuse of power yang dilakukan, dari mulai pelecehan kasus seksual perwira, korupsi, bagaimana aksi kekerasan aparat,” tanya Mbak Nana.
“Saya ingin tahu, pendapat Bapak sebagai presiden. Bapak setuju polisi diperluas kewenagannya atau justru malah harus ditambah pengawasan dan wewenangnya diperkecil?” sambungnya.
Mulanya, Prabowo tidak terlalu fokus membahas masalah RUU Polri. Akan tetapi, setelah ditanya lagi, Prabowo baru menjawab.
Menurut Prabowo, polisi harus diberi wewenang yang cukup untuk melaksanakan tugasnya.
“Pada prinsipnya, polisi harus diberi wewenang yang cukup untuk melaksanakan tugasnya,” ucap sang presiden.
Prabowo menegaskan bahwa jika wewenang polisi sudah cukup, untuk apa ditambah lagi.
“Kalau dia (polisi) sudah diberi wewenang yang cukup, ya kenapa harus ditambah gitu,” katanya.
“Kalau polisi sudah diberi wewenang yang cukup untuk laksanakan tugasnya, untuk memberantas kriminalitas, penyelundupan, narkoba, dan sebagainya, melindungi masyarakat, saya kira cukup, kenapa kita harus mencari-cari?” pungkas Prabowo.
