POSKOTA.CO.ID - Nama Lucky Hakim kembali menjadi perbincangan publik usai resmi dilantik sebagai Bupati Indramayu periode 2025–2030.
Tokoh yang sebelumnya dikenal sebagai artis dan anggota DPR RI ini kini menahkodai salah satu kabupaten yang memiliki tantangan besar dalam hal pembangunan ekonomi dan sosial.
Namun, pelantikan tersebut tidak luput dari sorotan publik. Tak lama setelah menjabat, Lucky Hakim dikabarkan melakukan perjalanan ke Jepang tanpa seizin Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi.
Isu ini memicu kritik dari berbagai pihak, mengingat kondisi Kabupaten Indramayu yang masih menghadapi berbagai persoalan serius, khususnya tingkat kemiskinan yang cukup tinggi.
Baca Juga: Ini Dia Destinasi Wisata Menarik untuk Libur Lebaran Bersama Keluarga, Mana Pilihan Kamu?
Indramayu Masuk Daftar Kabupaten Termiskin di Jawa Barat
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2023, Kabupaten Indramayu tercatat sebagai salah satu wilayah dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Jawa Barat.
Persentase penduduk miskin di kabupaten tersebut mencapai 12,13 persen, angka yang menandakan tantangan besar bagi kepemimpinan Lucky Hakim.
Masalah kemiskinan di Indramayu tidak dapat dipandang sebelah mata. Dengan tingkat ketergantungan ekonomi pada sektor pertanian dan perikanan yang belum maksimal dimodernisasi, pendapatan per kapita masyarakat pun belum merata.
Oleh karena itu, publik menuntut transparansi dan komitmen dari pemimpin daerah dalam mengalokasikan anggaran serta melaksanakan program-program pengentasan kemiskinan.
Kontroversi Liburan ke Jepang Tanpa Izin
Isu liburan Lucky Hakim ke Jepang semakin menyedot perhatian publik usai disentil langsung oleh Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi.
Dalam pernyataannya, Dedi menyesalkan adanya perjalanan pejabat daerah tanpa pemberitahuan maupun izin resmi.
Meski belum ada klarifikasi langsung dari Lucky Hakim, masyarakat menilai hal ini mencerminkan kurangnya sensitivitas terhadap kondisi daerah yang sedang berjuang memerangi kemiskinan.
Dalam konteks etika birokrasi, perjalanan luar negeri oleh pejabat publik biasanya harus melalui izin gubernur selaku atasan langsung.
Oleh sebab itu, polemik ini menjadi bahan evaluasi penting terhadap tata kelola pemerintahan di tingkat kabupaten.
Rincian Harta Kekayaan Lucky Hakim Versi LHKPN
Isu mengenai perjalanan ke Jepang turut menyeret perhatian publik terhadap laporan harta kekayaan Lucky Hakim.
Berdasarkan data resmi dari Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), total harta kekayaan Lucky Hakim per tahun terakhir mencapai Rp10.709.638.600 setelah dikurangi total utang sebesar Rp5.383.861.400.
A. Aset Tanah dan Bangunan: Rp13.700.000.000
- Tanah 19.370 m² di Cianjur – Rp500.000.000
- Tanah 23.050 m² di Sukabumi – Rp700.000.000
- Tanah dan bangunan 500 m²/290 m² di Depok – Rp5.000.000.000
- Bangunan 38 m² di Jakarta Barat – Rp2.000.000.000
- Bangunan 45 m² di Depok – Rp1.500.000.000
- Bangunan 21 m² di Bekasi – Rp700.000.000
- Bangunan 17 m² di Bekasi – Rp500.000.000
- Tanah 4.156 m² di Indramayu – Rp2.800.000.000
B. Alat Transportasi dan Mesin: Rp585.000.000
- Toyota Rush Minibus (2012) – Rp150.000.000
- Honda Supra Motor (2003) – Rp5.000.000
- Toyota Kijang Innova Minibus (2013) – Rp150.000.000
- Peugeot RCZ Sedan (2011) – Rp280.000.000
C. Harta Bergerak Lainnya: Rp433.500.000
D. Surat Berharga: Rp100.000.000
E. Kas dan Setara Kas: Rp675.000.000
F. Harta Lainnya: Rp600.000.000
G. Total Utang: Rp5.383.861.400
Total Kekayaan Bersih: Rp10.709.638.600
Transparansi Harta Pejabat dan Tuntutan Moral Publik
Rincian harta kekayaan Lucky Hakim menjadi sorotan bukan semata karena angka nominalnya, tetapi juga karena posisi publik yang kini ia emban.
Masyarakat menaruh harapan besar agar pejabat publik menjaga transparansi dan integritas, terutama dalam hal penggunaan anggaran dan gaya hidup.
Kekayaan yang dilaporkan ke LHKPN tentu merupakan kewajiban administratif yang menjadi bagian dari upaya pencegahan korupsi dan penyalahgunaan wewenang.
Namun, dalam praktiknya, laporan ini juga menjadi tolok ukur kepercayaan publik terhadap pejabat yang bersangkutan.
Baca Juga: Jangan Sampai Lupa! Ini Daftar Obat Wajib yang Harus Dibawa di Libur Lebaran 2025
Tantangan Lucky Hakim dalam Memimpin Indramayu
Sebagai Bupati Indramayu, Lucky Hakim kini memikul tanggung jawab besar untuk menurunkan angka kemiskinan, memperbaiki infrastruktur, serta meningkatkan kualitas pendidikan dan layanan kesehatan di daerahnya.
Sorotan terhadap gaya hidupnya justru bisa menjadi momentum untuk memperkuat komitmen terhadap transparansi dan akuntabilitas.
Dalam era digital dan keterbukaan informasi, setiap langkah pejabat publik sangat mudah terpantau dan dikritisi. Oleh karena itu, profesionalisme, empati terhadap rakyat, dan keterbukaan akan menjadi indikator keberhasilan kepemimpinan Lucky Hakim di masa mendatang.
Terlepas dari kontroversi perjalanan ke luar negeri yang belum sepenuhnya diklarifikasi, Lucky Hakim kini berada di bawah sorotan tajam sebagai pemimpin di salah satu kabupaten termiskin di Jawa Barat.
Dengan total kekayaan mencapai lebih dari Rp10 miliar setelah utang, masyarakat berharap kekuatan finansial dan popularitas figur publik ini dapat dikonversikan menjadi kebijakan yang berpihak kepada rakyat kecil.
Ke depan, keberhasilan Lucky Hakim sebagai Bupati Indramayu akan sangat ditentukan oleh kemampuannya membangun kepercayaan publik, menegakkan etika pemerintahan, serta merealisasikan program pengentasan kemiskinan secara konkret.