POSKOTA.CO.ID - Pemerintah kini tengah mempersiapkan penyaluran bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) Tahap 2 di tahun 2025.
Lantas kapan pencairan bansos PKH tahap 2? Simak informasi ini hingga akhir.
Mengutip dari kanal YouTube Arfan Saputra Channel, disebutkan jika Kementerian Sosial (Kemensos) dan Badan Pusat Statistik (BPS) sedang melakukan koordinasi dalam rangka memastikan data keluarga penerima manfaat (KPM) akurat.
Sejak Ramadhan kemarin, pendamping bantuan sosial telah melakukan ground cheking untuk memvalidasi data KPM.
Saat ini, data yang telah tervalidasi baru sekitar 25 persen dan terus dilakukan percepatan. Kemudian pendataan KPM juga nantinya akan menggunakan Data Terpadu Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).
Jika semua berjalan lancar bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah ini akan disalurkan pada triwulan kedua atau periode April - Juni 2026. Perkiraannya, dana bansos PKH cari pada Mei 2025.
Besaran Nominal Bansos PKH
Pencairan bansos PKH ini disalurkan pada tiga kategori yang meliputi kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan sebagaimana dikutip dari kanal YouTube Info Bansos, yaitu:
Komponen Kesehatan
- Ibu hamil/nifas: Rp750.000/3 bulan dan Rp3.000.000 per tahun
- Anak usia dini (0–6 tahun 0 bulan): Rp750.000/3 bulan dan Rp3.000.000 per tahun
Komponen Pendidikan
- Siswa SD: Rp225.000/3 bulan dan Rp900.000 per tahun
- Siswa SMP: Rp375.000/3 bulan dan Rp1.500.000 per tahun
- Siswa SMA: Rp500.000/3 bulan dan Rp2.000.000 per tahun
Komponen Kesejahteraan Sosial
- Disabilitas berat: Rp600.000/3 bulan dan Rp2.400.000 per tahun.
- Lansia: Rp600.000/ 3 bulan Rp2.400.000 per tahun.
- Keluarga korban pelanggaran HAM berat: Rp2.700.000/3 bulan dan Rp10.800.000 per tahun.
Perlu diketahui, bantuan ini bersifat sementara dan tidak akan diberikan secara terus-menerus.
Artinya, penerima bantuan nantinya akan beralih ke usaha-usaha produktif khususnya bagi penerima di usai produktif akan diarahkan ke dalam program pemberdayaan.
Sementara untuk lansia dan penyandang disabilitas akan terus diperhatikan sebagai bentuk perlindungan dan jaminan sosial.