POSKOTA.CO.ID - Usai pengesahan UU TNI oleh DPR RI, sekarang mencuat Revisi Undang-Undang (RUU) Polri meunculkan gelombang penolakan.
Sebelumnya banyak elemen masyarakat yang tidak setuju dengan RUU TNI, namun tetap disahkan oleh DPR RI pada 20 Maret 2025.
Hal ini menjadi kekhawatiran dimana kini muncul RUU Polri yang isinya diduga memiliki banyak poin-poin yang problematik.
Aksi penolakan pun digaungkan di platform media sosial, seperti di X hari ini, Kamis, 27 Maret 2025 tagar Tolak RUU Polri pun menjadi trending topik.
Baca Juga: Ini Alasan Ferry Irwandi Sangat Menolak UU TNI 2025, Militer Tidak Cocok Urusi Sipil
Selain itu, diketahui berdasarkan pantauan Poskota aksi demonstrasi penolakan dilakukan di berbagai daerah, seperti Jakarta, Kediri, Garut, dan lainnya.
Tuntutan dari para massa aksi adalah meminta pencabutan UU TNI dan menolak penindaklanjutan RUU Polri yang kabarnya sudah sampai di kejaksaan.
Poin-poin Kritik RUU Polri
Munculnya pembahasan RUU Polri kini mendapatkan banyak penolakan dari masyarakat.
Berdasarkan kajian yang dilakukan oleh Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), berikut ini adalah poin-poin yang dianggap bermasalah dalam draft RUU Polri:
Baca Juga: Bukan Hanya Jakarta, Aksi Demo Cabut UU TNI dan Tolak RUU Polri Juga Digelar di Sejumlah Daerah
1. Revisi UU Polri akan semakin memberangus kebebasan berpendapat dan berekspresi; hak untuk memperoleh informasi; serta hak warga negara atas privasi terutama yang dinikmati di media sosial dan ruang digital.
2. RUU Polri akan memperluas kewenangan intelkam yang dimiliki oleh Polri sampai melebihi lembaga-lembaga lain yang mengurus soal intelijen.
3. Kewenangan untuk melakukan penyadapan rentan terjadi penyalahgunaan karena pada RUU Kepolisian, kewenangan penyadapan oleh Polri disebut dilakukan dengan didasarkan pada undang-undang terkait penyadapan, padahal Indonesia hingga saat ini belum memiliki suatu peraturan perundang-undangan mengenai penyadapan.
4. Revisi UU Polri akan semakin mendekatkan peran Polri menjadi superbody investigator.
Baca Juga: Bantah Tudingan DPR, Ferry Irwandi Pastikan Draft RUU TNI Sebelum Disahkan Itu Asli dan Bukan Hoax
5. Lewat RUU ini, Polri juga mendpaatkan wewenang untuk memegang komando untuk membina Pasikan Pengamanan Masyarakat (PAM) Swakarsa.
6. Revisi UU Polri juga menambah daftar kewenangan yang tidak jelas peruntukannya dan menimbulkan tumpang-tindih kewenangan antara kementerian/lembaga negara.
7. Meski menambah deretan kewenangan terhadap Kepolisian, namun RUU Polri tidak secara tegas mengatur perihal mekanisme pengawasan (oversight mechanisn) bagi institusi Polri dan anggotanya.