JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Di pinggir Jalan Kemanggisan Raya, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Rabu (26/3) malam, Rasdi, 52 tahun, tampak duduk santai. Terselip sebatang kretek di tangan kanannya, sementara gerobak tuanya terparkir di sampingnya.
Malam itu, dia tak sendiri. Dua rekannya sesama pemulung ikut beristirahat setelah seharian mengais rezeki dari barang bekas.
"Abis muter-muter, memang biasa istirahat di daerah sini," kata Rasdi kepada Poskota, Rabu, 26 Maret 2025.
Sejak jam 5 sore, pria asal Indramayu ini sudah berkeliling mencari barang bekas yang bisa dijual. Dengan gerobak sederhana, dia menyusuri kawasan Kemanggisan, Palmerah, Slipi, dan sekitarnya.
Baca Juga: Dicuekin Desa, Warga Lebak Rela Patungan hingga Sumbang Tenaga untuk Bangun Jalan
Botol plastik, kardus bekas, dan barang-barang yang masih bisa didaur ulang, menjadi harta karun yang ia buru setiap hari. "Sehari itu biasanya paling dapat Rp70 ribu, paling gede ya Rp100 ribu," ujar Rasdi.
Bertahun-tahun menjalani profesi sebagai pemulung, Rasdi sudah terbiasa mengais barang bekas hingga dini hari. Barang yang dia kumpulkan ditampung di lapaknya di kawasan Kebon Jeruk. Jika sudah cukup banyak, barang-barang itu akan ditimbang dan dijual ke pengepul.
Di bulan Ramadan ini, Rasdi merasakan sedikit perubahan dalam penghasilannya. Ada rezeki tambahan yang datang dari tangan-tangan dermawan.
"Ada saja yang ngasih, kadang Rp20 ribu. Kalau bulan puasa kayak begini ada saja yang kasih cuma-cuma," tuturnya.
Baca Juga: Anak-Anak pun Jadi Korban RDF Rorotan, Diserang Penyakit ISPA Diawali Batuk
Sanadi, 52 tahun, rekan Rasdi, juga merasakan hal yang sama. Uang hasil mengumpulkan barang bekas ini cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. "Ya buat makan, buat kebutuhan sehari-hari saja sih," katanya.
Namun, soal mudik Lebaran, Sanadi belum bisa memastikan. Jika ada rezeki lebih, dia akan pulang kampung ke Indramayu untuk merayakan Idul Fitri bersama keluarga. "Tergantung rezekinya, kalau ada pasti saya pulang kampung," ujarnya.
Terjaring Razia
Keberadaan manusia gerobak kembali menjadi sorotan di Jakarta selama bulan Ramadan. Satpol PP Jakarta mencatat sebanyak 35 manusia gerobak terjaring dalam razia ketertiban umum yang berlangsung sepanjang bulan puasa. Fenomena ini menjadi perhatian khusus dalam upaya menjaga ketertiban dan keamanan.
Kepala Satpol PP Jakarta, Satriadi Gunawan, mengatakan pihaknya telah menginstruksikan seluruh personel untuk bersinergi dengan stakeholder terkait guna mengantisipasi gangguan ketentraman dan ketertiban umum.
Salah satu fokus utama adalah pengawasan terhadap Penyandang Permasalahan Kesejahteraan Sosial (PPKS), termasuk manusia gerobak, manusia karung, dan pengemis musiman yang kerap memanfaatkan momen Ramadan.
Selama periode 1-24 Maret 2025, total sebanyak 491 PPKS telah dijaring oleh Satpol PP dalam patroli rutin. Dari jumlah tersebut, selain manusia gerobak, juga terdapat manusia silver (2 orang), badut cosplay (5 orang), gepeng (133 orang), pengamen (72 orang), pak ogah (60 orang), ondel-ondel (3 orang), anak jalanan (17 orang), ODGJ (18 orang), PSK (18 orang), pemulung (112 orang), dan pedagang asongan (16 orang).
"Kami terus melakukan patroli pengawasan untuk memastikan ketertiban di Jakarta selama bulan Ramadan. Selain manusia gerobak, kami juga menjangkau berbagai PPKS lainnya yang berpotensi mengganggu ketentraman umum," ujar Satriadi saat dikonfirmasi.
Manusia gerobak merupakan kelompok masyarakat yang hidup berpindah-pindah dengan membawa gerobak sebagai tempat tinggal sekaligus alat untuk mencari nafkah.
Mereka kerap terlihat di ruas jalan protokol, trotoar, dan area pasar di berbagai sudut Jakarta.
Keberadaan mereka meningkat saat bulan Ramadan, dengan memanfaatkan momen meningkatnya aktivitas sosial dan kepedulian masyarakat.
Menurut Satriadi, pengawasan terhadap manusia gerobak dilakukan bukan hanya untuk menegakkan aturan, tetapi juga untuk memastikan mereka mendapatkan bantuan sosial yang sesuai dengan kebutuhan.
"Kami bekerja sama dengan Dinas Sosial untuk menyalurkan mereka ke panti sosial atau tempat penampungan sementara. Harapannya, mereka tidak kembali ke jalan setelah ditertibkan," jelasnya.
Selain penjangkauan PPKS, Satpol PP juga memperketat pengawasan terhadap berbagai aktivitas yang berpotensi mengganggu ketertiban, seperti konvoi menjelang buka puasa dan sahur, serta razia terhadap penjualan minuman keras ilegal dan petasan.
Regulasi terkait usaha hiburan dan pariwisata selama Ramadan pun turut diperketat berdasarkan Peraturan Gubernur Jakarta Nomor 18 Tahun 2018 serta Surat Pengumuman Kadis Pariwisata dan Ekonomi Kreatif DKI Jakarta Tahun 2025.
Dia berharap langkah-langkah yang diambil ini dapat menciptakan ketertiban dan kenyamanan masyarakat dalam menjalankan ibadah selama bulan suci dapat lebih terjaga.
Selama Ramadan, Pemprov Jakarta telah memperketat pengawasan dan penjangkauan terhadap PPKS. Tujuannya untuk menjaga ketertiban kota dan mencegah penyalahgunaan situasi oleh pihak-pihak tertentu.
Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi DKI Jakarta, Marullah Matali mengatakan, Pemprov terus berupaya menjadikan Jakarta sebagai kota yang tertib dan disiplin, terutama dalam perjalanannya menuju status global city.
Dia juga menekankan, Pemprov Jakarta tidak bertindak secara sewenang-wenang dalam menertibkan PPKS, tetapi ingin memastikan Jakarta tetap menjadi kota yang nyaman bagi semua warganya. Marullah juga mengingatkan bahwa tidak semua individu yang mengaku membutuhkan bantuan benar-benar dalam kondisi kesulitan.
Senator DPD RI, Dailami Firdaus, menilai penertiban PPKS ini penting untuk mewujudkan Jakarta sebagai kota global yang lebih nyaman bagi seluruh warganya. PPKS ini meliputi manusia gerobak, pak ogah, pengamen, dan pengemis.
"Tentunya kami mendukung langkah tersebut untuk kenyamanan seluruh masyarakat Jakarta. Namun, harus konsisten, daerah rawan PPKS tetap dijaga agar mereka tidak balik lagi ke jalanan," ujar Dailami.
Namun Dailami menekankan pentingnya kehadiran negara dalam memberikan solusi bagi PPKS. Menurutnya, banyak dari mereka terpaksa turun ke jalan akibat kesulitan ekonomi atau kurangnya keterampilan untuk mendapatkan pekerjaan yang layak.
Menurut dia, Pemprov perlu melakukan pendataan dan pembinaan terhadap PPKS yang terkena penertiban. Kalau yang ditertibkan itu bukan warga Jakarta, maka perlu berkoordinasi dengan daerah asalnya agar melakukan pembinaan kepada warganya. "Tapi kalau KTP Jakarta tentu harus dibina," katanya.