BANDUNG, POSKOTA.CO.ID - Di tengah fluktiasi harga kebutuhan pokok menjelang bulan Ramadan dan Idul Fitri yang semakin tinggi, membuat masyarakat kesulitan untuk menjangkau daya beli sejumlah kebutuhan pangan dengan harga yang terjangkau.
Hal ini pun menjadi salah satu perhatian khusus pemerintah dalam menstabilkan harga kebutuhan pangan yang bisa diakses oleh seluruh lapisan masyarkat.
Seorang buruh harian asal Baleendah, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Rusdi (46) mengaku, dengan tingginya harga pangan membuat dirinya kesulitan mengakses, terutama dalam hal pemenuhan kebutuhan pokok, seperti beras, minyak goreng dan lai-lain.
Selama ini ia harus mengasah otak untuk bisa mengatur beban pengeluaran keluarga dalam memenuhi kebutuhan pangan, sesuai dengan penghasilannya.
Baca Juga: Anggota DPRD Pandeglang Diduga Jadi Pelaku Kekerasan, Korban Sebar Bukti di Media Sosial
"Terus terang, saya harus bisa mengatur biaya pengeluaran kebutuhan untuk memenuhi kebutuhan keluarga sesuai dengan pendapatan sehari-hari walau dengan penghasilan yang tidak menentu," keluhnya kepada Poskota, Rabu, 26 Maret 2025.
Menyikapi hal tersebut, Badan Pangan Nasional (Bapanas) bersama DPRD Provinsi Jawa Barat menggelar Gerakan Pangan Murah di Kabupaten Bandung.
Kegiatan ini dilakukan guna membantu masyarakat mendapatkan bahan pokok dengan harga lebih terjangkau sekaligus menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan.
Sebelumnya, pasar murah ini diselenggarakan di Lapangan Cincin Permata Indah, Desa Gandasari, Soreang, pada Minggu kemarin. Kemudian gelaran selanjutnya berlangsung pada Rabu 26 Maret 2025, tepatnya di Kantor Kwartir Cabang (Kwarcab) Kabupaten Bandung, Baleendah.
Baca Juga: Harga Cabai di Cimahi Tembus Rp120 Ribu per Kg Jelang Lebaran
Di sana, masyarakat dapat membeli berbagai kebutuhan pokok dengan harga di bawah harga pasar, seperti beras, gula pasir, minyak goreng, dan bahan pangan lainnya.
Besaran subsidi yang diberikan mencapai Rp2.000 per kilogram untuk beberapa komoditas.
Tingginya harga bahan pokok di pasaran membuat program ini disambut antusias oleh masyarakat. Sejak pagi, warga sudah memadati lokasi untuk mendapatkan bahan pangan murah.
Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Saeful Bachri, mengatakan bahwa program ini mendapat respons positif dari warga.
“Di titik pertama di Desa Gandasari, kami menyediakan hampir 2.000 paket sembako, dan semuanya habis diborong masyarakat. Hari ini di Baleendah pun sejak siang sudah banyak yang membeli, stok sudah setengahnya ludes,” kata Saaeful di Baleendah, Rabu, 26 Maret 2025.
Baca Juga: Kecamatan, Babinsa, dan Bhabinkamtibmas Garda Terdepan Pembangunan Kota Bandung
Ia menambahkan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari upaya legislatif dalam membantu masyarakat menghadapi kenaikan harga bahan pokok.
“Kami dari DPRD Jawa Barat Dapil 2, bekerja sama dengan Bapanas dan Dinas Ketahanan Pangan untuk mencari daerah-daerah yang mengalami fluktuasi harga tinggi dan melakukan intervensi melalui Gerakan Pangan Murah,” jelas Saeful.
Menjawab pertanyaan terkait keberlanjutan program ini setelah Ramadan, Saeful Bachri memastikan bahwa Gerakan Pangan Murah akan tetap berlanjut setelah Hari Raya Idul Fitri.
“Insya Allah, setelah Lebaran nanti program ini masih ada, guna menjaga kestabilan harga di berbagai daerah,” ungkapnya.
Direktur Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan Bapanas, Maino Dwi Hartono, menegaskan bahwa program ini merupakan bagian dari strategi nasional dalam menjaga ketahanan pangan.
“Gerakan Pangan Murah ini adalah upaya pemerintah untuk menggerakkan seluruh stakeholder pangan, dari Bulog, ID Food, petani, peternak, hingga distributor.
Tujuannya adalah menstabilkan harga bahan pokok, terutama menjelang hari-hari besar seperti Lebaran,” ujar Maino.
Ia juga menyampaikan bahwa hingga saat ini, Bapanas telah menggelar program serupa di 2.600 titik di seluruh Indonesia pada 2025, dengan target yang lebih luas dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 9.500 titik sepanjang tahun 2024.
“Kami tidak hanya fokus pada Ramadan dan Idul Fitri. Gerakan Pangan Murah ini berjalan sepanjang tahun, dari Januari hingga Desember. Kami terus memantau daerah-daerah mana yang harga pangannya masih tinggi atau pasokannya terganggu, dan kami intervensi di sana,” kata Maino.
Ia juga menegaskan bahwa pelaksanaan pasar murah ini tidak hanya melibatkan pemerintah pusat, tetapi juga pemerintah provinsi, kabupaten/kota, serta masyarakat.
“Melalui kerja sama dengan Dinas Pangan di daerah, kami berharap kegiatan ini bisa lebih masif dan merata di seluruh Indonesia,” katanya.