Bansos DKI Jakarta 2025 Target 219.252 Penerima dengan Penyaluran Rapel 3 Bulan

POSKOTA.CO.ID - Berdasarkan rincian yang disampaikan oleh Pramono Anung, Gubernur DKI Jakarta, total penerima bantuan sosial (bansos) di DKI Jakarta pada 2025 diperkirakan mencapai 219.252 orang.

Angka ini terbagi dalam tiga kategori program: Kartu Lansia Jakarta (KLJ) sebanyak 171.010 penerima, Kartu Anak Jakarta (KAJ) 27.352 penerima, dan Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta (KPDJ) 20.820 penerima.

Setiap penerima akan mendapatkan bantuan sebesar Rp300.000 per bulan. Namun, untuk periode Januari-Maret 2025, dana akan diberikan secara rapel (sekali bayar) senilai Rp900.000.

Mulai April 2025, penyaluran kembali normal per bulan. Kebijakan ini bertujuan memastikan penerima memiliki dana cadangan di awal tahun untuk memenuhi kebutuhan mendesak.

Baca Juga: Alhamdulillah! Saldo Dana Bansos KAJ Tahap 1 Tahun 2025 Cair ke Rekening Bank DKI, Tarik Uang Gratis Sekarang

KAJ untuk Anak Usia 0-6 Tahun

Pramono menegaskan bahwa program KAJ difokuskan pada anak usia 0-6 tahun dari keluarga kurang mampu, bukan untuk anak jalanan.

“Penerima KAJ adalah anak-anak yang benar-benar membutuhkan, termasuk dalam pendataan stunting oleh Pemprov DKI,” jelasnya.

Program ini diharapkan mendukung pemenuhan gizi dan kesehatan anak di masa pertumbuhan kritis.

Cara Cek Status Penerima Bansos

Penerima yang memenuhi syarat dapat mengecek status penyaluran bansos melalui situs resmi siladu.go.id. Pastikan data yang tercantum sesuai dengan identitas penerima.

Jika terdapat ketidaksesuaian, segera laporkan ke pusat layanan terdekat atau hubungi call center Dinas Sosial DKI Jakarta.

Baca Juga: Bansos KLJ, KAJ, dan KPDJ Cair selama Ramadhan, Cek Informasi Selengkapnya

Prioritas untuk Kelompok Rentan

Selain KAJ, bansos KLJ dan KPDJ juga menjadi prioritas Pemprov DKI.

KLJ menyasar lansia yang hidup sendiri atau tidak memiliki sumber pendapatan tetap, sementara KPDJ ditujukan untuk penyandang disabilitas yang memerlukan dukungan biaya hidup.

Dengan skema ini, pemerintah berupaya mengurangi kesenjangan sosial dan meningkatkan kesejahteraan kelompok marjinal.

Pemprov DKI menjamin distribusi bansos dilakukan berdasarkan data terpadu yang diverifikasi secara berkala.

Masyarakat diimbau untuk tidak mempercayai pihak yang meminta biaya administrasi tambahan terkait program ini.

Pelaporan penyalahgunaan dapat disampaikan melalui kanal resmi untuk memastikan bantuan diterima oleh pihak yang berhak.