POSKOTA.CO.ID - Menjelang Hari Raya Idul Fitri, kabar baik datang bagi penerima bantuan sosial (bansos) khususnya Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).
Laporan terbaru menunjukkan bahwa saldo dana sebesar Rp600.000 telah masuk ke Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) melalui salah satu bank penyalur.
Pencairan ini merupakan bagian dari tahap pertama alokasi Januari-Maret 2025, yang masih terus berlangsung hingga pekan terakhir bulan Maret.
Berdasarkan pemantauan, beberapa bank telah mulai mencairkan bansos, termasuk BNI, setelah sebelumnya BSI dan BRI juga menyalurkan dana kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
Melansir informasi dari kanal YouTube Sukron Channel, pada 25 Maret 2025 bahwa dana bansos yang masuk ini diduga dari PKH untuk kategori lansia dan komponen lainnya yang menerima bantuan sebesar Rp600.000.
Pencairan Bansos Tahap 2 Masih Menunggu Verifikasi Data
Sementara itu, pencairan bansos tahap kedua diperkirakan akan berlangsung antara April hingga Juni 2025. Saat ini, pemerintah sedang melakukan verifikasi data melalui survei sosial ekonomi secara besar-besaran di seluruh Indonesia.
Proses pemutakhiran data ini dilakukan untuk memastikan bahwa penerima bansos benar-benar layak menerima bantuan, sesuai dengan peralihan data dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) ke sistem data sosial ekonomi tunggal.
Pembatasan Penerima Bansos Maksimal 5 Tahun?
Kabar lain yang cukup mengejutkan adalah rencana Kementerian Sosial (Kemensos) untuk membatasi durasi penerimaan bansos maksimal selama lima tahun.
Menteri Sosial sempat menyampaikan bahwa kebijakan ini akan dikaji lebih lanjut dalam bentuk peraturan resmi. Namun, aturan ini tidak berlaku bagi lansia dan penyandang disabilitas yang tetap akan menerima bantuan sesuai kebutuhan.
Bagi KPM yang masih berusia produktif, bantuan sosial kemungkinan akan dialihkan ke program pemberdayaan ekonomi. Hal ini bertujuan agar penerima bansos tidak bergantung pada bantuan pemerintah dalam jangka panjang.
Pendamping PKH nantinya akan mengusulkan KPM produktif untuk mendapatkan program bantuan pemberdayaan agar dapat mandiri secara ekonomi.
PIP dan Bantuan Lainnya Juga Cair
Selain PKH dan BPNT, pencairan beberapa bantuan sosial lainnya juga terpantau berlangsung, termasuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa dan Program Indonesia Pintar (PIP) tahap pertama.
Khusus untuk PIP, laporan menunjukkan bahwa pencairan lebih dulu dilakukan di Aceh melalui bank penyalur Bank Syariah Indonesia (BSI).
Siswa-siswi dengan jenjang pendidikan SD, SMP, dan SMA mulai menerima dana bantuan dengan besaran bervariasi sesuai jenjang pendidikan masing-masing.
Cek Status Pencairan Bansos 2025
Pencairan bansos reguler PKH dan BPNT telah dalam proses pelaksanaan, dan masyarakat dapat memeriksa status penerimaan mereka secara daring.
Untuk mengetahui apakah Anda terdaftar sebagai penerima bansos tahun 2025, ikuti langkah-langkah berikut:
- Buka Laman Resmi: Kunjungi laman https://cekbansos.kemensos.go.id.
- Isi Data Lokasi: Masukkan provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dan desa.
- Isi Nama Lengkap: Sesuai dengan KTP.
- Isi Captcha: Ketik kode captcha yang tertera di bagian bawah.
- Cari Data: Tekan tombol "Cari Data".
- Sistem akan mencari nama penerima manfaat sesuai dengan data wilayah yang Anda masukkan.
Baca Juga: Kapan Bansos PKH 2025 Tahap 2 Disalurkan? Berikut Ini Jadwal dan Cara Mengeceknya
Jika termasuk penerima, akan muncul tabel berisi status penerima, keterangan, dan periode pemberian bantuan. Jika tidak termasuk, akan tertulis "Tidak Terdapat Peserta/PM."
Jangan lupa untuk memeriksa status penerimaan bansos Anda dan manfaatkan bantuan ini sebaik-baiknya. Pastikan bantuan sosial yang sudah diterima dimanfaatkan dengan bijak.
Dengan berbagai pencairan yang masih berlangsung dan kebijakan baru yang akan diterapkan, masyarakat diharapkan untuk tetap memantau informasi resmi dari pemerintah dan memastikan data mereka tetap terdaftar dalam sistem.
Kebijakan pembatasan penerimaan bansos lima tahun ini bertujuan untuk mendorong kemandirian ekonomi bagi KPM yang masih produktif, sementara lansia dan penyandang disabilitas tetap menjadi prioritas utama dalam program sosial pemerintah.