POSKOTA.CO.ID - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI, Tito Karnavian, meminta pemerintah daerah (Pemda) segera menggelontorkan bantuan sosial (bansos) jelang perayaan Idul Fitri 1446 Hijriah atau 2025 Masehi.
Hal ini diungkapkan Tito untuk memperkuat daya beli masyarakat, terutama dalam menyambut momen Lebaran yang identik dengan peningkatan kebutuhan keluarga.
Dalam keterangannya pada Senin (24/3/2025), Tito menekankan pentingnya bansos sebagai langkah strategis untuk menjaga stabilitas ekonomi masyarakat.
Menurutnya, bantuan ini bisa diberikan dalam bentuk tunai maupun non-tunai, seperti sembako atau kebutuhan pokok lainnya.
“Tolong juga daerah-daerah menjelang Lebaran ini digelontorkan bansos, baik tunai maupun non-tunai, misalnya barang kepada masyarakat agar daya beli meningkat,” ujar Tito.
Dia menjelaskan, bansos menjadi solusi untuk meringankan beban masyarakat, terutama kelompok rentan, dalam memenuhi kebutuhan selama bulan Ramadan hingga hari raya.
Distribusi yang tepat waktu diharapkan dapat mendorong perputaran ekonomi lokal dan mencegah penurunan konsumsi.
Peran Pemda dalam Distribusi Bansos
Tito mengingatkan Pemda agar mempercepat proses pendataan penerima bansos untuk memastikan bantuan tepat sasaran.
Koordinasi antarinstansi daerah, mulai dari dinas sosial hingga kelurahan, harus diperkuat guna menghindari keterlambatan atau kesalahan distribusi.
Selain itu, dia mendorong Pemda memanfaatkan skema bansos non-tunai melalui kartu elektronik atau platform digital.
Metode ini dinilai lebih transparan dan efisien, sekaligus mendorong adaptasi masyarakat terhadap sistem pembayaran modern.
Penggelontoran bansos jelang Lebaran tidak hanya membantu masyarakat secara langsung, tetapi juga berperan dalam menjaga pertumbuhan ekonomi.
Daya beli yang meningkat akan mendorong permintaan terhadap produk UMKM, jasa, dan sektor perdagangan.
Tito meyakini, langkah ini bisa mengurangi kesenjangan ekonomi dan menciptakan efek berganda bagi perputaran uang di daerah.
Dia juga mengimbau masyarakat aktif memantau distribusi bansos melalui kanal pengaduan resmi jika menemukan ketidaksesuaian.
Transparansi dan partisipasi publik disebutnya kunci sukses program bantuan sosial ini.