POSKOTA.CO.ID - Pengesahan UU TNI yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam sidang paripurna, Kamis, 20 Maret 2025 kemarin mendapatkan penolakan keras dari masyarakat.
Sejak awal terkuak fakta bahwa Revisi Undang-Undang (RUU) Tentara Nasional Indonesia (TNI) akan naik dalam rapat paripurna, reaksi masyarakat yang kontra untuk hal tersebut sudah menggema.
Masyarakat menyuarakan kekompakan mereka dalam menolak sahnya RUU TNI menjadi UU TNI melalui cuitan di media sosial, seperti X.
Baca Juga: Habis RUU TNI, Kini Terbitlah RUU Polri, Netizen: Mengerikan!
Hingga resmi menjadi UU TNI pun, tagar penolakan masih terus menduduki trending topik Indonesia dengan cuitan lebih dari 900 ribu setiap harinya.
Ketua Komisi I DPR, Utut Adianto menyatakan dalam sidang paripurna bahwa mereka telah mengadakan rapat dengan berbagai elemen masyarakat untuk membahas RUU TNI.
Sejalan dengan itu, semua fraksi yang terlibat dalam sidang paripurna pun menyetujui gagasan pengesahan UU TNI.
Protes dari masyarakat yang tidak didengar sejak sebelum berjalannya sidang paripurna, sontak menimbulkan kemarahan.
Di hari yang sama dengan diadakannya sidang paripurna pengesahan UU TNI, masyarakat sipil turun ke jalan melakukan demonstrasi di depan gedung DPR RI untuk menolak.
Sejalan dengan itu, sebagian masyarakat lain turut meramaikan penolakannya lewat ketikan di media sosial X dengan beragam hastag yang saling berhubungan.
Adapun tiga hastag teratas menurut pantauan Poskota ialah, Peringatan Darurat di posisi pertama dengan 713 ribu tweet, posisi kedua Tolak Dwifungsi ABRI dengan 741 ribu postingan dan ketiga Tolak Revisi UU TNI dengan postingan terbanyak yakni 962 ribu.
Ketiga tagar teratas itu meramaikan jagat media sosial dengan beragam postingan yang memberikan informasi menarik.
Mulai dari berjalannya demonstrasi serta updatenya, kemudian penjelasan mengapa RUU TNI ditentang keras oleh masyarakat hingga keresahan dan ketakutan mereka akan kembalinya Dwifungsi ABRI.
Sahnya UU TNI sontak membangkitkan kekhawatiran masyarakat tentang dwifungsi ABRI yang bakal turut terlaksana di era pemerintah presiden Prabowo Subianto.
Meski telah mendapatkan sanggahan bahwa dwifungsi ABRI tidak akan dibangkitkan, namun rasa khawatir tetap mendominasi.
Sebagai informasi, dwifungsi ABRI berasal dari Orde Baru yang di mana merupakan konsep dan kebijakan politik yang menetapkan peran ganda militer dalam hidup bernegara.
Dengan peran ganda ini, militer diizinkan untuk memegang posisi di dalam pemerintahan. Sejalan dengan itu, para ABRI harus diberi kesempatan melakukan partisipasinya di dalam pemerintahan atas dasar individu, artinya tidak ditentukan oleh institusi ABRI.
Tagar Tolak RUU TNI dibarengi dengan Peringatan Darurat dan Tolak Dwifungsi ABRI hingga kini masih terus bergema di media sosial X.