POSKOTA.CO.ID - Proses penyaluran bansos Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) tahap kedua pemerintah mulai gunakan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai acuan pencairan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang akan diperbarui per tiga bulan.
Pemerintah saat ini tengah menyiapkan penyaluran dana bantuan sosial (bansos) PKH dan BPNT tahap kedua 2025.
Setelah melewati evaluasi data bagi KPM yang telah terverifikasi di DTSEN akan diperbarui setiap tiga bulan.
Tujuan pembaharuan data ini untuk memastikan bahwa program penyaluran dana bansos telah sampai ke tangan KPM yang membutuhkan, dan mengurangi angka kemiskinan.
Diharapkan penggunaan DTSEN ini berjalan tepat sasaran dengan memanfaatkan data sosial ekonomi yang valid. Langkah ini dilakukan agar bantuan diberikan kepada mereka yang benar-benar membutuhkan.
Data ini digunakan sebagai acuan dalam berbagai program pengentasan kemiskinan. Dengan demikian, setiap bantuan yang disalurkan benar-benar menyentuh masyarakat yang berhak.
Pembaruan data ini dilakukan secara berkala agar program bantuan tidak salah sasaran.
Selain itu, evaluasi berkala akan mengidentifikasi penerima yang sudah tidak memenuhi syarat serta mereka yang baru berhak mendapatkan bantuan.
Selain itu data KPM di DTSEN harus sesuai dengan daftar penerima yang telah diverifikasi oleh Badan Pusat Statistik (BPS).
Pemerintah menargetkan bahwa setiap tiga bulan, data penerima bantuan akan diperbarui agar tetap relevan dengan kondisi di lapangan.
Terakhir, pembaruan data dilakukan pada 3 Februari. Oleh karena itu, jadwal evaluasi berikutnya telah ditetapkan pada 3 Mei. Setelah tanggal tersebut, data baru akan mulai digunakan dalam penyaluran bantuan.
Ketepatan data sangat diperlukan agar kebijakan yang diambil sesuai dengan kebutuhan masyarakat di lapangan.
Baca Juga: NIK KTP Milik KPM Ini Terdata Menerima Dana Bansos PKH 2025, Cek Kategorinya di Sini
Setiap tiga bulan, data akan diperbarui untuk memastikan bahwa bantuan hanya diberikan kepada penerima yang memenuhi kriteria.
Dengan sistem validasi yang ketat dan pembaruan data berkala, pemerintah berharap program pengentasan kemiskinan dapat lebih efektif.