POSKOTA.CO.ID - Menuju tahap akhir penyaluran, bantuan sosial (bansos) dari Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) tahap 1 2025 sebesar Rp600.000 cair kembali.
Nominal tersebut merupakan dana bansos susulan untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM) BPNT yang belum mendapatkan bantuan di periode Januari, Februari, dan Maret ini.
Di mana, status penerima mereka yang tercatat di Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial-Next Generation (SIKS-NG) baru berubah menjadi Standing Instruction (SI).
Saldo dana tersebut dilaporkan masuk ke Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) Bank Negara Indonesia (BNI).
"Di antara yang melaporkan pencairan hari ini masuk melalui KKS KKS BNI dengan saldo sebesar enam ratus ribu. Bantuan ini merupakan bantuan susulan atau validasi tahap satu," demikian seperti dikutip dari kanal YouTube SUKRON CHANNEL, Rabu, 18 Maret 2025.
Khusus untuk KPM yang mendapatkan bansos validasi, misalnya penerima manfaat BPNT murni berpeluang mendapatkan PKH.
Kriterianya adalah, lanjuynya, KPM yang memiliki komponen anak sekolah atau lansia didalam keluarganya yang ada dalam satu Kartu Keluarga (KK).
Ia menambahkan, pencairan bantuan sosial tahap 2 diprediksi akan mulai dilakukan pada bulan April, Mei, dan Juni.
Pencairan untuk tahap dua kemungkinan akan terjadi sekitar bulan April hingga Juni, tentunya setelah proses survei yang dilakukan pendamping sosial selesai," paparnya.
Baca Juga: KIP Kuliah 2025 Cair Bulan Maret? Cek Jadwal dan Progres Penyalurannya
Survei dan Ground Check DTSEN
Masih berdasarkan informasi yang dihimpun dari kanal YouTube SUKRON CHANNEL, terkait dengan survei atau ground check Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang sedang dilakukan, ada beberapa hal penting yang perlu diperhatikan.
Ia menjelaskan, sebanyak 4,2 juta KPM harus menjalani survei ulang untuk menentukan kelayakan mereka dalam menerima bantuan sosial pada tahap berikutnya.
"Hasil survei ini akan menentukan apakah mereka tetap memenuhi syarat untuk menerima bantuan atau tidak. Jika tingkat kesejahteraan mereka sudah meningkat, kemungkinan besar pemberian bansos tidak akan diteruskan," ungkapnya.
Bantuan Sosial dan Graduasi KPM
Seiring dengan proses survei, ada juga kebijakan graduasi bagi KPM yang sudah mengalami perbaikan dalam kondisi sosial ekonominya.
Misalnya, KPM yang memiliki aset atau penghasilan sudah lebih tinggi. Seperti memiliki sawah atau pekerjaan dengan gaji diatas Upah Minimum Regional (UMR) bisa saja dicabut bantuannya.
Namun, graduasi ini tidak hanya berdasarkan sistem. Proses tersebut juga melibatkan musyawarah desa (Musdes) atau kelurahan untuk memastikan bahwa keluarga tersebut sudah tidak lagi membutuhkan bantuan sosial.
Sementara itu, bagi Anda yang ingin mengusulkan penerimaan bantuan sosial melalui aplikasi Cek Bansos, saat ini proses tersebut masih ditutup sementara.
Hal ini terkait dengan pengalihan dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) ke DTSEN.
Dengan adanya pencairan bantuan sosial yang terus berlangsung dan pelaksanaan survei DTSEN, diharapkan bantuan yang diberikan tepat sasaran dan membantu warga yang benar-benar membutuhkan.
.jpg)
