BEKASI, POSKOTA.CO.ID - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi mengungkapkan penanganan banjir di wilayah Jabar berfokus pada rehabilitasi sempadan sungai dan ketahanan pangan.
Hal itu diungkapkan Dedi seusai rapat koordinasi (rakor) bersama Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid dan Wakil Menteri Pekerjaan Umumm Diana Kusumastuti di kantor Kementerian Pekerjaan Umum, Jakarta
Dedi menilai penanganan banjir di wilayah Jabar saat ini disiapkan secara jangka menengah dengan fokus utamanya, yaitu rehabilitasi bencana supaya tidak terulang kembali. Kementerian PU, Pemda Provinsi dan pemda kabupaten/kota akan bahu membahu menghadirkan sebuah tanggul di sepanjang sempadan sungai.
Kemudian, penetapan lokasi dan pembiayaan yang akan dikolektifkan secara kolaborasi dari Pemerintah Pusat hingga pemerintah kabupaten/kota.
Baca Juga: Wabup Bekasi Lepas 23 Motor untuk Layanan Administrasi Penduduk
"Pertama penetepan lokasi (lahan pembangunan tanggul) tentunya kami harus siapkan dengan cepat, yang keduanya pembiayaan. Nah, pembiayaan ini nanti terintegrasi pembiayaan oleh pemerintah pusat pembiayaan oleh pemprov Jabar, pembiayaan oleh pemkab/pemkot secara bersama-sama. Karena angkanya relatif sangat besar berdasarkan hitungan kami," ujar Dedi.
Ia berharap, kolaborasi yang telah disepakati diharapkan menghasilkan penanganan banjir jangka menengah dan tentunya penanganan ketahanan pangan.
Sementara itu, Nusron menyebut penanggulangan banjir di kawasan Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi dan Kabupaten Bogor, juga daerah lainnya akan diantisipasi dalam jangka menengah dengan menertibkan sempadan sungai yang di dalamnya ada revitalisasi irigasi, pembangunan tanggul, dan bendungan.
"Revitalisasi irigasi dan pembangunan bendungan dalam konteks penanggulangan banjir. Semua ini dalam rangka sinkronisasi, ini membutuhkan pengadaan tanah karena pembangunan itu titik krusialnya ada lahan yang utama, sebelum ada pengadaan lahan dilakukan dulu penetapan lokasi (penlok), penlok itu yang menetapkan adalah kepala daerah," ucapnya.
Baca Juga: Pemkab Bekasi Raih Penghargaan Zona Hijau Pelayanan Publik
Nusron mengatakan, kepala daerah yang hadir dalam rapat koordinasi berkomitmen segera menetapkan lokasi lahan. Proses pembangunan ditargetkan dimulai Juni 2025, baik normalisasi sungai berupa tanggup dan sempadan sungai.
