Mengacu pada amanat Undang-Undang No. 20/2023 tentang ASN, penataan pegawai honorer atau non-ASN ini harus segera diselesaikan.
“Kebijakan penataan non-ASN tahun ini merupakan kebijakan afirmasi terakhir, sehingga selanjutnya pengangkatan ASN hanya dilakukan melalui jalur rekrutmen normal sesuai peraturan perundang-undangan,” kata Prasetyo Hadi.
Pemerintah menegaskan bahwa pengangkatan ASN ini bukan hanya sekadar penyedian lapangan pekerjaan saja, melainkan berdampak penuh pada pelayanan publik yang maksimal.
Baca Juga: Segera Dibuka! Bersiap Ketahui Syarat dan Kualifikasi CPNS 2025
Sementara itu, Menteri PANRB, Rini Widyantini juga menjelaskan bahwa pengambilan kebijakan terkait pengangkatan ASN ini dilaksanakan dengan penuh kehati-hatian untuk menjamin kepastian kepada para calon pegawai dan masyarakat.
“Kebijakan kemarin diambil murni karena kami ingin memperkuat dan memastikan kesiapan instansi pemerintah baik pusat maupun daerah di lapangan dalam pengangkatan CASN yang harus dilaksanakan secara hati-hati dan menjamin kepastian pengangkatan,” tutur Rini Wiyantini.
Menteri PANRB juga mengungkapkan bahwa proses perubahan kebijakan pemerintah ini dapat disambut baik oleh Presiden Prabowo Subianto untuk terus memberi kepuasan kepada masyarakat.
“Alhamdulillah, pemerintah dapat menemukan mekanisme-mekanisme percepatan dan Bapak Presiden menyambut baik upaya ini dan kemudian memberikan arahan yang sangat berpihak kepada rakyat dan CASN,” katanya.
Maka dari itu sudah ada kejelasan dan kabar baik terkait dengan pengangkatan CASN baik untuk mengikuti jadwal terbaru yang sudah ditetapkan maksimal Juni 2025 bagi CPNS dan maksimal Oktober 2025 untuk PPPK.
.jpg)
.jpg)
.png)
.jpg)
