“Aktualisasi lebih tinggi lagi adalah menyelaraskan sikap perbuatan yang lebih berorientasi kepada kepentingan masyarakat, tidak egoistis dan egosentris, dalam membuat kebijakan publik..”
-Harmoko-
Pembangunan berkesinambungan sering disebut berkelanjutan, akan berjalan dengan baik sesuai harapan bersama, jika ditopang oleh stabilitas politik, selain stabilitas pertahanan dan keamanan.
Stabilitas politik kian terjaga, jika masing- masing kekuatan politik saling menghargai perbedaan, merawat kebersamaan dan kerukunan, serta kian menegaskan keindonesian yang Bhinneka Tunggal Ika.
Bicara stabilitas politik tak lepas dari pembentukan dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat, proses pembuatan keputusan, khususnya dalam negara.
Disebut stabil, jika kondisi dinamis proses dimaksud menghasilkan keseimbangan dan kemantapan. Proses pembagian kekuasaan negara tidak liar, tidak pula keluar dari nilai-nilai demokrasi Pancasila dan UUD NRI 1945.
Proses politik yang dinamis, namun tetap konstitusional dan sesuai demokrasi yang berjati diri bangsa kita. Itulah stabilitas politik yang diharapkan.
Mengapa dibutuhkan kondisi yang dinamis? Jawabnya demokrasi selain memerlukan dukungan sistem checks and balances, pada saat yang sama meniscayakan integritas moral elite. Elite yang dipilih rakyat wajib memiliki kesadaran etik dan tanggung jawab politik yang tinggi.
Mandat rakyat dengan segala aspirasi dan kepentingannya harus menyatu dalam jiwa, pikiran, sikap, dan tindakannya bermarwah negarawan. Ketika merancang dan mengambil keputusan politik, yang menjadi patokan adalah kepentingan rakyat, bukan pihak lain. Bila ingin membangun legasi politik pun harus demi rakyat, bukan untuk kemegahan diri.
Ketika suara rakyat diwakilkan dan dimandatkan kepada elite sebagai aktor dalam institusi pemerintahan negara. Logika dasar demokrasi meniscayakan suara elite politik itu sama sebangun dengan kehendak rakyat.
Apakah elite di eksekutif, legislatif, yudikatif, dan lembaga lain dalam dirinya menjelma kehendak rakyat? Bukan kehendak dirinya, apalagi kehendak pihak lain yang merugikan rakyat?
