BANDUNG, POSKOTA.CO.ID - Bupati Bandung Dadang Supriatna melakukan evaluasi penanganan dan tanggap darurat bencana banjir dan longsor yang menerjang Kabupaten Bandung.
Rapat koordinasi ini dihadiri oleh Forkopimda, Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB), BBWS Citarum, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR), dan sejumlah OPD lainnya.
Dalam rakor tersebut, Dadang menyoroti sejumlah poin krusial. Ia menekankan perlunya peningkatan koordinasi antar instansi terkait, aktivasi Posko Darurat dan Pusat Komando yang lebih optimal, serta percepatan evakuasi dan penyelamatan korban.
"Yang paling penting pada masa tanggap darurat ini adalah menyelamatkan nyawa manusia," ujar Dadang, Senin, 17 Maret 2025.
Baca Juga: Demi Kawal Gawang Timnas Indonesia, Maarten Paes Tempuh 16 Jam Perjalanan di Udara
Orang nomor satu di Kabupaten Bandung itu juga meminta BPBD dan Dinas Sosial (Dinsos) untuk memperhatikan kebutuhan makanan dan pendistribusian logistik pada masa tanggap darurat bencana.
Bupati yang akrab disapa Kang DS itu juga menekankan pentingnya solusi penanganan bencana yang komprehensif, meliputi penanganan cepat (quick wins), jangka pendek, menengah, dan jangka panjang.
"Kita siap untuk mengalokasikan anggaran APBD guna membantu masyarakat terdampak, karena itu masyarakat kita. Kita tidak bisa menunggu BBWS yang cuman bicara tidak ada anggaran. Ini kan kondisi kebencanaan," tutur Kang DS.
Wakil Ketua Umum Apkasi itu juga menginstruksikan Sekda Kabupaten Bandung untuk menyetop dan meninjau kembali perizinan pembangunan di wilayah konservasi dan serapan air.
Baca Juga: Penyergapan Tragis di Way Kanan, Tiga Polisi Gugur Ditembak Saat Gerebek Judi Sabung Ayam
"Jangan ada keluar izin pembangunan di wilayah konservasi. Perbaiki tata ruangnya dulu. Karena lingkungan kita semakin rusak kalau terus diberikan izin," ungkapnya.
