"Kalau mau protes, protes ke pak menteri, seperti misalnya pak menteri kenapa stafsus bapak di videonya fokus permasalahannya pada menerobos rapatnya, kenapa itu yang jadi fokus, kenapa itu yang cuma dibahas, padahal permasalahannya kenapa DPR rapatnya diem-diem di hotel kenapa?," ujarnya.
Pandji Pragiwaksono menyoroti sikap TNI dalam menangani kritik tajam masyarakat ini yang dinilai tidak tepat.
Ia menilai seharusnya stafsus menjelaskan alasan yang selama ini menjadi kekhawatiran masyarakat.
Baca Juga: Ikut Komentari RUU TNI, DPR RI Sebut Draft di Media Sosial Berbeda: Hanya Revisi 3 Pasal
"kalau emang katanya pembahasannya cuman 3 pasal, ya lakukanlah di gedung DPR dong, kalau mau ngomongin tentang kebijakan publik lakukanlah di depan publik, supaya semua bisa lihat, wartawan bisa masuk ada rekamannya kita bisa tahu, jangan kemudian pindah ke vermont," kata Pandji.
Berikutnya Pandji juga menjelaskan seharusnya stafsus bisa memberikan penjelasan terhadap hal-hal penting, seperti kenapa berdasarkan RUU tersebut TNI bisa kembali berbisnis padahal di masa orde baru banyak terjadai korupsi.
Kemudian poin penting lainnya adalah terkait anggota TNI yang melanggar aturan hanya disidang militer tanpa sidang pidana umum.
Pandji Pragiwaksono juga meminta Menhan untuk bisa menjelaskan nasib anggota TNI yang saat ini sudah menduduki jabatan di pemerintah.
"minta sekalian pada stafsus bapak untuk menjelaskan apa nasibnya dengan TNI yang tidak masuk dalam 16 lembaga tersebut yang saat ini sedang menjabat, contohnya Letkol TNI Teddy Indra Wijaya Sekretaris Kabinet, nggak ada tuh di 16, terus jadi gimana? berhenti kah? itu yang dipake menjelaskan," tanya Pandji.
