JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Sejumlah aktivis memprotes pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Tentara Nasional Indonesia (TNI) di Hotel Fairmont, Jakarta Pusat, Sabtu, 15 Maret 2025.
Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid menyoroti pembahasan RUU TNI yang diduga dilakukan anggota DPR dan Kementerian Pertahanan secara sembunyi-sembunyi itu.
"Aksi tersebut bukan hanya kembali mengkritik substansi RUU terkait perluasan jabatan sipil bagi militer aktif hingga kabar penghapusan larangan berbisnis dan berpolitik praktis, tetapi juga memprotes agenda pembahasan yang janggal," kata Usman saat dikonfirmasi, Minggu, 16 Maret 2025.
Usman menyebut janggal, karena pembahasan RUU TNI tidak transparan dan partisipatif serta terburu-buru. Bahkan pembahasan berlangsung di hotel mahal saat libur akhir pekan yang pastinya tidak sesuai dengan anjuran efesiensi dari pemerintah.
Baca Juga: Satpam Hotel Fairmont Laporkan Koalisi Masyarakat Sipil karena Aksi di Rapat RUU TNI
"Juga efisien dengan diadakan di hari-hari kerja dan bertempat di Gedung Wakil Rakyat? Mengapa terkesan terburu-buru?" ungkapnya.
Selain itu, ia menyayangkan perlakuan tak pantas dari pihak keamanan terhadap aktivis yang hendak menyampaikan aspirasi secara damai. Menurutnya, aksi itu sebagai bagian dari hak warga negara untuk berpendapat dan berkumpul secara damai.
"Padahal aksi berjalan damai, tidak menyerang orang maupun fasilitas acara, seperti aksi pembubaran diskusi di hotel Grand Kemang tahun lalu," ucap dia.
.jpg)
.jpg)
.png)
