20 Tokoh dan Ormas Sipil yang Menolak RUU TNI, Dwifungsi TNI adalah Sejarah Kelam Militerisme di Indonesia

POSKOTA.CO.ID - Pemerintah telah mengajukan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) kepada DPR pada 11 Maret 2025.

Namun, revisi ini menuai kritik tajam dari berbagai tokoh dan organisasi masyarakat sipil karena dinilai berpotensi mengembalikan Dwifungsi TNI yang pernah menjadi bagian dari sejarah kelam militerisme di Indonesia.

Baca Juga: Fakta Menarik di Balik Lolosnya Leo/Bagas ke Final All England 2025

Mengapa Revisi UU TNI Bermasalah?

Revisi UU TNI yang diajukan pemerintah justru dinilai melemahkan profesionalisme militer. Sebagai alat pertahanan negara, tugas utama TNI adalah melindungi kedaulatan bangsa dan bukan menduduki jabatan sipil. Agenda revisi ini berisiko membawa dampak negatif seperti:

20 Tokoh dan Ormas Sipil yang Menolak RUU TNI, Dwifungsi TNI Jilid 2

• Menghambat reformasi sektor keamanan.
• Mengikis prinsip profesionalisme TNI.
• Meningkatkan dominasi militer dalam ranah sipil.

Alih-alih merevisi UU TNI, reformasi peradilan militer yang diatur dalam UU No. 31 Tahun 1997 lebih mendesak untuk dilakukan.

Revisi ini penting agar prinsip equality before the law dapat ditegakkan, sebagaimana diamanatkan dalam TAP MPR No. VII Tahun 2000 dan UU No. 34 Tahun 2004 tentang TNI.

Kekhawatiran Kembalinya Dwifungsi TNI

Salah satu poin yang paling disorot dalam revisi UU TNI ini adalah rencana menempatkan personel militer aktif di berbagai posisi sipil, termasuk di Kejaksaan Agung dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

• Ketidaksesuaian Fungsi Militer dan Sipil
  Kejaksaan Agung adalah lembaga penegak hukum nasional, sedangkan TNI adalah alat pertahanan negara. Jika personel militer aktif ditempatkan di institusi ini, maka akan terjadi tumpang tindih kewenangan.
• Risiko Eksklusi Sipil
  Perluasan peran TNI dalam jabatan sipil dapat menghilangkan kesempatan bagi warga sipil untuk berpartisipasi dalam pemerintahan, yang seharusnya tetap dalam ranah non-militer.
• Konflik Loyalitas
  Dengan menempatkan militer di jabatan sipil, berpotensi terjadi kebijakan yang tidak netral dan bisa mengarah pada kepentingan militer di atas kepentingan publik.

TNI dan Operasi Militer Selain Perang: Sebuah Kekeliruan?

RUU TNI juga mengusulkan pelibatan militer dalam operasi militer selain perang (OMSP) tanpa persetujuan DPR. Hal ini berpotensi meniadakan kontrol legislatif terhadap penggunaan kekuatan militer di dalam negeri.

Salah satu contoh yang diangkat adalah pelibatan TNI dalam pemberantasan narkotika.

Sebagai negara hukum, penanganan narkoba harus tetap berada dalam koridor penegakan hukum, bukan menggunakan pendekatan militer.

Belajar dari pengalaman Filipina di bawah Rodrigo Duterte, pelibatan militer dalam perang melawan narkotika justru berujung pada pelanggaran HAM yang luas.

Seruan Penolakan dari Masyarakat Sipil

Mengingat berbagai permasalahan dalam revisi UU TNI ini, para tokoh dan organisasi masyarakat sipil menyatakan penolakan tegas terhadap DIM RUU TNI.

Mereka menilai bahwa revisi ini tidak hanya mengancam demokrasi tetapi juga bertentangan dengan semangat reformasi.

Sebagai gantinya, mereka mendesak pemerintah dan DPR untuk:

• Melakukan modernisasi alutsista guna meningkatkan daya tempur TNI.
• Meningkatkan kesejahteraan prajurit agar profesionalisme TNI tetap terjaga.
• Mendorong reformasi peradilan militer demi kepastian hukum yang adil bagi semua pihak.

Daftar Tokoh dan Organisasi yang Menolak RUU TNI

Berbagai tokoh nasional telah menyuarakan penolakannya terhadap revisi UU TNI, di antaranya:

Tokoh yang Menyatakan Penolakan:

1. Nursyahbani Katjasungkana
2. Usman Hamid
3. Pdt. Ronald Richard Tapilatu
4. Rafendi Djamin
5. Al A'raf
6. Pdt. PENRAD SIAGIAN, S.Th., M.Si., Teol.
7. KH Rakhmad Zailani Kiki

Organisasi Masyarakat Sipil yang Turut Menolak:

1. Imparsial
2. YLBHI
3. KontraS
4. PBHI Nasional
5. Amnesty International Indonesia
6. ELSAM
7. Human Rights Working Group (HRWG)
8. WALHI
9. SETARA Institute
10. Centra Initiative
11. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta
12. LBH Pers
13. LBH Masyarakat
14. LBH Surabaya Pos Malang
15. Aliansi untuk Demokrasi Papua (ALDP)
16. Public Virtue
17. Institute for Criminal Justice Reform (ICJR)
18. Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jakarta
19. Perhimpunan Pembela Masyarakat Adat Nusantara (PPMAN)
20. Lembaga Peradaban Luhur (LPL)

Baca Juga: Gagal Melaju ke Final All England 2025, Sabar/Reza Akui Konsistensi Leo/Bagas

Dwifungsi TNI Jilid 2 Mungkinkah Terjadi?

Pengamat Militer dari Institute for Security and Strategic Studies (ISSES) Khairul Fahmi memandang belum ada potensi ataupun indikasi Revisi UU TNI bertujuan untuk mengembalikan Dwifungsi ABRI seperti di era Orde Baru.

Berdasarkan usulan revisi yang disampaikan pemerintah, ia menyebut ada dua fokus utama yang hendak diatur yakni terkait penempatan prajurit aktif di lima kementerian dan lembaga serta penundaan batas usia pensiun atau masa aktif.

Pada poin pertama, ia menilai sejatinya bukan merupakan hal yang baru. Pasalnya selama ini anggota TNI memang sudah ditempatkan pada Kementerian Kelautan Perikanan, BNPT, Bakamla, Kejaksaan Agung, dan BNPB

Kesimpulan

Revisi UU TNI yang diajukan pemerintah menuai kritik luas karena dianggap mengancam demokrasi dan mengembalikan praktik Dwifungsi TNI.

Dengan mengabaikan peran DPR dalam operasi militer selain perang, serta memperluas jabatan sipil untuk militer aktif, revisi ini dapat mengarah pada militerisme yang bertentangan dengan prinsip reformasi sektor keamanan.

Sebagai negara demokrasi, Indonesia seharusnya memperkuat supremasi sipil dan profesionalisme militer. Oleh karena itu, revisi UU TNI yang diajukan pemerintah harus ditolak, dan fokus reformasi harus dialihkan pada modernisasi alutsista serta peningkatan kesejahteraan prajurit guna menjaga profesionalisme TNI sebagai alat pertahanan negara.