POSKOTA.CO.ID – Rapat Pantia Kerja (Panja) RUU TNI bersama pemerintah yang digelar di Hotel Fairmont, Jakarta Pusat, Sabtu, 15 Maret 2025 mendapat protes keras dari masyarakat.
Menyebut diri sebagai Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan, mereka terlihat mendatangi rapat tersebut
Dalam orasinya, mereka menolak dan mengkritik proses RUU TNI yang dinilai tertutup. Apalagi digelar di sebuah hotel mewah yang sangat kontras dengan semangat efisiensi anggaran.
Baca Juga: Jadwal Pencairan dan Komponen THR dan Gaji ke-13 Tahun 2025 Bagi ASN, PNS, TNI/Polri, serta PPPK
Wakil Koordinator KontraS Andri Yunus yang termasuk dalam koalisi tersebut, proses pembahasan RUU TNI menunjukan rendahnya komitmen terhadap transparansi dan partisipasi publik.
Apalagi, menurutnya, revisi tersebut dinilai akan melemahkan profesionalisme militer. "Dan sangat berpotensi mengembalikan Dwifungsi TNI di mana militer aktif akan dapat menduduki jabatan-jabatan sipil," katanya dalam keterangan tertulis, Sabtu.
Ia mengatakan, perluasan penempatan prajurit aktif di jabatan sipil sebenarnya tidak sesuai dengan prinsip profesionalisme TNI.
Bahkan, hal tersebut malah berisiko memunculkan masalah seperti eksklusi sipil dari jabatan sipil, menguatkan dominasi militer di ranah sipil dan pembuatan kebijakan, dan loyalitas ganda.
Anggap Efisiensi Anggaran Hanya Omon-omon
"Koalisi Masyarakat Sipil menilai langkah ini tidak hanya menunjukkan rendahnya komitmen terhadap transparansi dan partisipasi publik, tetapi juga bertentangan dengan kebijakan efisiensi anggaran yang sedang didorong oleh pemerintah," jelasnya.
Kemudian, pihaknya juga menyoroti pelaksanaan rapat pembahasan RUU TNI di sebuah hotel mewah saat pemerintah gencar melakukan efisiensi anggaran.
"Pemerintah Indonesia seperti tidak memiliki rasa malu dan hanya omon-omon belaka di tengah upaya efisiensi anggaran," ujarnya.
"Hal ini merupakan bentuk pemborosan dan pengkhianatan terhadap prinsip keadilan dan demokrasi!" tambahnya terlihat geram.
Baca Juga: Spesifikasi Lengkap Amfibi LVTP-7 TNI AL yang Digunakan untuk Membongkar Pagar Laut Tangerang
Meski begitu, Andri menyatakan bahwa pihaknya menolak keras draf RUU TNI maupun DIM RUU TNI yang disampaikan Pemerintah ke DPR.
Pasalnya, di dalamnya dianggap mengandung pasal-pasal bermasalah dan berpotensi mengembalikan dwi-fungsi TNI dan militerisme di Indonesia.
Dia mengatakan, di tengah pemotongan dan efisiensi anggaran besar-besaran hari ini sehingga bahkan sampai menunda pelantikan ASN dan memotong anggaran kesehatan dan pendidikan, pembahasan RUU TNI malah dilakukan di Hotel se-mewah Hotel Fairmont.
“(Ini) menunjukkan bahwa retorika pemotongan anggaran hanyalah gimmick, omong kosong belaka dan tidak memiliki kepekaan di tengah sulitnya ekonomi masyarakat," kata tandasnya.
Baca Juga: TNI AL Targetkan Bongkar Pagar Laut di Laut Tangerang 2 Kilometer Perhari
Aksi Geruduk Didukung Netizen
Aksi dari Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan mendapatkan dukungan dari masyarakat. Apalagi dari video yang beredar di X, aksi mereka mendapatkan tindak kekerasan.
“Sesaat dan setelah Andrie Yunus dari @KontraS bersama koalisi masyarakat sipil lain menerobos rapat tertutup pembahasan RUU TNI di Hotel Fairmont,” kata kun @ze*** yang menampilkan video tersebut.
“Tetap bersuara, tetap jeli, memang ekonomi sedang menurun, tapi kita harus mawas diri lengah dikit ada hal aneh terjadi,” ujar @sultonafk***.
“Mereka yang berorasi adalah orang-orang yang berjuang dan mewakilkan aspirasi kita yg lagi asik rebahan dirumah. Terima kasih. semoga selalu dalam lindungan tuhan,” @RanggaSo***.
“Knapa sih suka banget main kasar sm rakyat sendiri, kalian tuh digaji dari pajak yg kita bayar jdi gosah arogan gitu dorong2. Dan katanya lagi efisiensi nah ini DPR rapat di hotel. Lagi bulan ramadhan loh ini yg mana doa2 dikabulkan Allah, jngn sampe rakyat doain kalian aneh2 yah,” tambah @randommmeee***.
“Terimakasih sudah berjuang dan mengawasi. Untuk orang2 yg menghalangi suara kami, awas aja kalo,” tandasnya @dah_br***.