POSKOTA.CO.ID – Rapat Pantia Kerja (Panja) RUU TNI bersama pemerintah yang digelar di Hotel Fairmont, Jakarta Pusat, Sabtu, 15 Maret 2025 mendapat protes keras dari masyarakat.
Menyebut diri sebagai Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan, mereka terlihat mendatangi rapat tersebut
Dalam orasinya, mereka menolak dan mengkritik proses RUU TNI yang dinilai tertutup. Apalagi digelar di sebuah hotel mewah yang sangat kontras dengan semangat efisiensi anggaran.
Baca Juga: Jadwal Pencairan dan Komponen THR dan Gaji ke-13 Tahun 2025 Bagi ASN, PNS, TNI/Polri, serta PPPK
Wakil Koordinator KontraS Andri Yunus yang termasuk dalam koalisi tersebut, proses pembahasan RUU TNI menunjukan rendahnya komitmen terhadap transparansi dan partisipasi publik.
Apalagi, menurutnya, revisi tersebut dinilai akan melemahkan profesionalisme militer. "Dan sangat berpotensi mengembalikan Dwifungsi TNI di mana militer aktif akan dapat menduduki jabatan-jabatan sipil," katanya dalam keterangan tertulis, Sabtu.
Ia mengatakan, perluasan penempatan prajurit aktif di jabatan sipil sebenarnya tidak sesuai dengan prinsip profesionalisme TNI.
Bahkan, hal tersebut malah berisiko memunculkan masalah seperti eksklusi sipil dari jabatan sipil, menguatkan dominasi militer di ranah sipil dan pembuatan kebijakan, dan loyalitas ganda.
Anggap Efisiensi Anggaran Hanya Omon-omon
"Koalisi Masyarakat Sipil menilai langkah ini tidak hanya menunjukkan rendahnya komitmen terhadap transparansi dan partisipasi publik, tetapi juga bertentangan dengan kebijakan efisiensi anggaran yang sedang didorong oleh pemerintah," jelasnya.
Kemudian, pihaknya juga menyoroti pelaksanaan rapat pembahasan RUU TNI di sebuah hotel mewah saat pemerintah gencar melakukan efisiensi anggaran.
.jpg)
.jpg)
.png)
