JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta bersama Kementerian Pekerjaan Umum (PU) serta Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) bersinergi mengatasi masalah banjir di Jakarta melalui normalisasi Sungai Ciliwung.
Gubernur Jakarta, Pramono Anung menyampaikan, dalam rapat koordinasi dengan Menteri PU dan Menteri ATR/BPN disepakati untuk melanjutkan normalisasi Sungai Ciliwung.
Pramono menegaskan, dalam proses normalisasi, Pemprov Jakarta akan mengedepankan pendekatan secara manusiawi kepada warga terdampak. Ia juga menyampaikan, pemerintah tidak akan melakukan penggusuran.
"Dalam melakukan normalisasi ini kita betul-betul akan melakukan pendekatan kepada warga secara manusiawi. Dan kami berprinsip tidak akan melakukan penggusuran," jelas Pramono dalam konferensi pers di Balai Kota, Jakarta Pusat, Kamis, 13 Maret 2025.
Baca Juga: Jadi Pendapatan Sektor Pariwisata, Pramono Berencana Bangun Pulau Kucing di Kepulauan Seribu
Pramono menuturkan, penanganan masalah banjir bersifat jangka menengah ini didukung sepenuhnya oleh Kementerian PU dan Kementerian ATR/BPN. Melalui upaya ini akan mengurangi hingga 40 persen risiko banjir di Jakarta.
"Kalau itu bisa dilakukan maka 40 persen potensi banjir Jakarta itu akan tertangani dengan baik," bebernya.
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid menuturkan memberikan dukungan pengadaan tanah untuk normalisasi Sungai Ciliwung sepanjang 16 km dari Pengadegan hingga Rawajati.
Total luas pengadaan tanah yakni sekitar 11 hektare atau 16 km di sepanjang Sungai Ciliwung.
Baca Juga: Pramono Rapat bareng Menteri PUPR dan Menteri ATR, Bahas Nornalisasi Sungai Ciliwung
"Kita sudah buat timeframe untuk pengadaan tanahnya dan skema-skema sertifikasinya tadi sudah kita bahas," kata Nusron.
.png)
