BANDUNG, POSKOTA.CO.ID - Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan memberikan arahan tegas kepada camat dan lurah untuk memastikan pelayanan publik tetap optimal pada Rapat Koordinasi (rakor) Camat dan Lurah di Balai Kota Bandung, Senin 10 Maret 2025.
Sejumlah isu strategis, mulai dari pelayanan pemerintahan, penanganan banjir, pengelolaan sampah, hingga stunting dan TBC, menjadi perhatian utama.
Farhan menegaskan, gangguan pelayanan, seperti yang terjadi di kantor Dinas Perhubungan (Dishub) yang terkendala banjir, harus segera diatasi.
Ia meminta rekayasa teknis dilakukan agar layanan tetap berjalan. Menurutnya, layanan tatap muka adalah yang efektif dalam memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat.
Baca Juga: Bina Rohani, Walikota Bandung: ASN Harus Jadi Teladan Bagi Masyarakat
Selain itu, ia meminta Pj Sekretaris Daerah dan Asisten Daerah untuk mengevaluasi kondisi dua kelurahan terdampak banjir, yaitu Garuda dan Mekarjaya.
Tak hanya itu, ia juga menginstruksikan kepada Camat dan Lurah untuk terus siaga dan memantau lingkungannya terutama dari potensi terjadinya bencana hidrometeorologi.
"Saat banjir, masyarakat tidak peduli dari mana sumbernya, yang mereka inginkan adalah rumah mereka tidak kebanjiran. Maka dari itu, camat dan lurah harus hadir di lokasi, meskipun mendapat keluhan atau dimarahi warga. Kehadiran kita memberikan efek psikologis yang baik," ujarnya.
Terkait pengelolaan sampah, Farhan menegaskan bahwa target 700 RW KBS di akhir 2025 harus tercapai. Ia meminta camat dan lurah untuk berkoordinasi dengan investor dan DLH terkait pemusnahan sampah.
"Pemusnahan sampah menjadi krusial untuk menghilangkan titik-titik penumpukan. Saya apresiasi camat dan lurah yang sudah mulai aktif menangani masalah ini, tetapi upaya harus terus ditingkatkan," tegasnya.
Farhan juga menyoroti angka stunting dan TBC yang masih tinggi di Bandung meskipun pendapatan per kapita kota ini telah mencapai 8.000 USD.
"Ini menandakan tingkat ketimpangan ekonomi yang tinggi. Kita harus memastikan angka stunting dan TBC turun. Setiap wilayah harus aktif melakukan patroli kesehatan dan mendata ibu hamil yang kekurangan gizi," ujarnya.
Baca Juga: Walikota Bandung Luncurkan Layanan Katresna, Upaya Perlindungan bagi Perempuan dan Anak
Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) dan pasar tumpah juga menjadi fokus. Farhan meminta lurah dan camat untuk melakukan pendekatan yang lebih humanis kepada para PKL untuk mencari solusi bersama.
"PKL dan ojek online adalah bagian dari ekosistem ekonomi kota ini. Kita harus memperlakukan mereka dengan bijak dan mencari solusi agar dampak ekonomi tidak semakin buruk," jelasnya.
Sementara itu, Wakil Wali Kota Bandung, Erwin mengingatkan semangat koordinasi tidak boleh hanya bertahan di awal, tetapi harus konsisten. Menurutnya, sistem respons terhadap jalan rusak, lampu mati, dan pohon tumbang, harus terus ditingkatkan.
"Jangan cuma panas di awal, lalu kembali ke kebiasaan lama. Masyarakat semakin aktif mengawasi kinerja kita, dan kita harus lebih cepat merespons laporan yang masuk," katanya.
Erwin juga meminta agar camat dan lurah lebih aktif dalam melaporkan pengikisan tanah dan longsor agar bisa ditangani sebelum menjadi lebih parah.
"Kalau ada indikasi longsor, segera turun ke lapangan dan lakukan perbaikan secepat mungkin," ungkapnya.
.jpg)
