POSKOTA.CO.ID - Bansos Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Tahap 2 dikabarkan akan cair menjelelang Hari Raya Idulfitri.
Namun sebelum memasuki pencairan, pihak pemerintah akan melalukan proses verifikasi dan validasi (verval) keluarga penerima manfaat (KPM) terlebih dahulu.
Karena data penerima sangat dinamis, kemungkinan data penerima manfaat akan berubah dari penyaluran sebelumnya.
Nantinya hasil verval tersebut akan terinput di Data Terpadu Kesejahteraan Ekonomi Nasional (DTSEN), kemudian menjadi acuan kelayakan apakah KPM masih bisa menjadi penerima dana bansos atau harus tergraduasi karena dinilai sudah tidak layak.
Mekanisme tersebut dilakukan agar data penerima bansos tetap diperbarui serta penyaluran bantuan bisa tepat sasaran diberikan pada keluarga yang benar-benar membutuhkan.
Saat ini, penyaluran bantuan masih dalam tahap satu dan akan memasuki tahap dua untuk periode April - Juni 2025.
5 Aturan Keyalayakan KPM
Mengutip dari kanal YouTube Naura Vlog, Kementerian Sosial (Kemensos) menerbitkan surat yang memberikan informasi seputar aturan penentuan kelayakan penerima manfaat.
Ada enam aturan yang dapat menentukan apakah penerima manfaat masih dinilai layak mendapat bantuan, atau harus tergraduasi.
Berikut ini aturan-aturan dari Kemensos terkait kelayakan KPM, yaitu:
Memiliki Motor dengan Harga Rp30 Juta ke Atas
KPM yang terdeteksi memiliki motor dengan harga Rp30 juta ke atas, secara otomatis akan tergraduasi sebegai peserta penerima bansos Kemensos.
Pasalnya, Kemensos dapat mendeteksi melalui DTSEN karena data KPM sudah terintegrasi ke berbagai lembaga.
Jadi semisal KPM membeli kendaraan baik tunai dan kredit, sistem Kemensos akan membaca hal tersebut dari data NIK KTP.
Selain itu, memiliki dua buah kendaraan roda dua atau kendaraan roda empat dipastikan akan tergraduasi dari penerima manfaat.
Memiliki Penghasilan atau Omset Usaha Lebih dari UMR/UMK/UMP Meski Tidak Terdaftar BPJS Ketenagakerjaan
KPM yang memiliki penghasilan atau pendapatan usaha di atas UMR-UMP otomatis akan tergraduasi karena di nilai sebagai masyarakat yang sejahtera.
Aturan ini berubah dari sebelumnya, semula pekerja atau individu yang memiliki UMP dan terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan, masih bisa mendapat bantuan.
Sementara aturan terbarunya, individu yang memiliki penghasilan UMP hingga UMR tergraduasi sebagai penerima bantuan, meski tidak terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan.
Keluarga dalam Satu KK Berprofesi Pegawai Pemerintah
Apabila dalam satu kartu keluarga (KK) ada keluarga yang berprofesi sebagai pegawai pemerintah baik itu ASN, PPPK, TNI, dan sebagainya.
Maka otomatis status penerima bantuan akan digraduasi, karena dinilai termasuk keluarga mampu.
Sebelumnya, banyak kejadian pegawai pemerintah yang mendapat dana bansos meskipun hal tersebut tidak diperbolehkan. Kemungkinan di tahap kedua nanti proses verval akan lebih ketat, sehingga keluarga yang tidak layak dapat bantuan, akan tergraduasi.
Daya Listrik 2.200 Volt Ampere (VA)
Penerima manfaat yang menggunakan layanan listrik PLN hingga 2.200 VA ke atas, dipastikan akan tergraduasi karena dinilai memiliki ekonomi yang sejahtera.
Baca Juga: Cara Mengecek NISN Penerima Saldo Dana Bansos PIP 2025 Rp225.000-Rp750.000 Secara Online
Memiliki Lahan atau Aset
Individu yang memiliki lahan seperti sawah, kebun atau lahan kosong akan tergraduasi dari penerima dana bansos.
Sebab, kepemilikan lahan tersebut termasuk dalam aset. Sehingga KPM yang terdekteksi memiliki aset tersebut akan langsung tergraduasi dan digantikan dengan penerima yang baru.
Demikian lima aturan penentuan kelayakan KPM untuk penyaluran bansos PKH dan BPNT Tahap 2 mendatang.
.png)
.jpg)
