Bantuan ini juga bernilai Rp600.000 dan diperuntukkan bagi KPM yang terdaftar sebagai penerima bantuan pangan non tunai (BPNT).
Jika KPM tidak bisa mengambil bantuan secara langsung di kantor desa atau kelurahan sesuai jadwal, maka PT Pos Indonesia akan mengantarkan langsung ke rumah penerima.
BLT BBM Siap Dicairkan
Selain BLT tunai, pencairan BLT BBM juga menjadi perhatian masyarakat. Anggaran bantuan ini sudah siap dan telah mencapai tahap finalisasi data.
Pemerintah masih menunggu kepastian apakah data penerima akan diambil dari Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) atau melalui survei terbaru bagi KPM PKH dan BPNT.
Jika BLT BBM menggunakan sistem barcode seperti bantuan sembako sebelumnya, maka pencairannya akan dilakukan melalui e-warung.
Berbeda dengan bantuan sebelumnya, mekanisme kali ini akan lebih terpantau untuk memastikan kualitas barang yang dibeli oleh KPM sesuai kebutuhan mereka.
Penerima bantuan bisa membeli kebutuhan pokok seperti beras, daging, atau sayuran dengan saldo yang diberikan tanpa harus membeli paket tertentu.
Mulai awal Maret 2025, pemerintah telah melakukan survei terhadap 12,2 juta KPM.
Salah satu faktor utama yang diperiksa adalah daya listrik di rumah penerima.
Jika daya listrik rumah KPM lebih dari 2.200 volt ampere (VA), maka bantuan sosial di tahap kedua tidak akan cair.