Sudah menjadi keputusan final dan mengikat bahwa pemungutan suara ulang (PSU) harus digelar di 24 daerah pilkada. Namun, terdapat 16 daerah yang belum sanggup menggelar PSU karena keterbatasan dana yang dimiliki.
“Cukup beralasan karena dananya sudah terkuras saat penyelenggaraan pilkada November lalu yang menelan biaya cukup besar, “ kata bung Heri mengawali obrolan warteg bersama sohibnya, mas Bro dan bang Yudi.
“Setiap daerah bisa menggelontorkan dana puluhan hingga ratusan miliar rupiah untuk menyelenggarakan pemilihan kepala daerah tahun lalu,” tambah Yudi.
“Biaya politik memang mahal ya. Biaya penyelenggaraan pilkada serentak di 545 daerah tahun lalu, lebih dari 37 triliun rupiah. Itu baru penyelenggaraan, belum lagi yang lain – lain yang mungkin saja lebih besar lagi,” jelas mas Bro.
“Yang lain-lain itu, seperti biaya kampanye, mahar politik, sosialisasi, belum lagi aksi peduli sosial kepada masyarakat. Ini biaya pilkada yang ditanggung kontestan, “ kata Heri.
“Bisa saja biaya lain– lain itu jumlahnya lebih besar ketimbang biaya penyelenggaraan,” kata Yudi.
“Tetapi hasilnya sudah kita dapat, sudah terpilih kepala daerah sesuai pilihan rakyat. Para gubernur- wakil gubernur, bupati – wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota sudah dilantik oleh Presiden, sudah ikut retret dan kini sudah mulai bekerja membangun daerahnya,” urai mas Bro.
“Tinggal yang tersisa, 24 daerah pilkada yang harus dilakukan pemilihan ulang sebagaimana putusan Mahkamah KOnstitusi (MK) karena berbagaipertimbangan. Persoalan mencuat karena 16 daerah terkendala keterbatasan dana,” kata Heri.
“Ada atau tidak ada dana, PSU harus dilaksanakan. Kabupaten/Kota yang tidak memiliki dana, akan ikut dicover oleh pemprov, masih kurang juga ya pemerintah pusat alias APBN. Seperti begitu aturan mainnya,” urai mas Bro.
“Jadi semua harus ikut bertanggung jawab ya demi kelancaran PSU di 24 daerah, yang dananya mencapai sekitar 750 miliar,” kata Yudi.
“Untuk memberikan kepastian hukum dan tegaknya demokrasi dalam pilkada, apa yang menjadi keputusan MK harus dijalankan. Soal dana tentunya pemerintah telah menyiapkan. Jadi apa masalahnya?,” urai Heri.
“Masalahnya bagaimana menyelenggarakan PSU pilkada yang jurdil, tanpa politik uang, tanpa keberpihakan,” kata Yudi.
“Tak kalah pentingnya terjaminnya netralitas ASN pada PSU yang dijadawalkan usai lebaran mendatang, karena beberapa daerah digelar PSU akibat tiadanya netralitas,” kata mas Bro.
“Kalau yang tidak netral, ternyata terpilih lagi, gimana?,” kata Yudi.
“Ya, itulah demokrasi. Itulah dinamika politik,” jawab Heri. (Joko Lestari).
.png)
.jpg)
