Bansos PKH-BPNT Gelombang 2 Segera Cair, Cek Jadwal Penyaluran hingga Idul Fitri 2025

Jumat 07 Mar 2025, 05:56 WIB
Ilustrasi - Penyaluran dana Bansos PKH-BPNT terhadap Keluarga Penerima Manfaat. (Sumber: Instagram/@sellygantina76)

Ilustrasi - Penyaluran dana Bansos PKH-BPNT terhadap Keluarga Penerima Manfaat. (Sumber: Instagram/@sellygantina76)

POSKOTA.CO.ID – Bagi Anda penerima Bantuan Sosial (Bansos) Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), penyaluran gelombang kedua segera cair di bulan Ramadhan 2025.

Setelah tahap pertama hampir rampung, Kementerian Sosial (Kemensos) kembali menyalurkan bantuan ini melalui kartu KKS dan PT Pos Indonesia (Persero) atau PosIND.

Apakah Anda masih masuk dalam daftar penerima bansos? Simak informasi lengkap mengenai jadwal pencairan, mekanisme pencairan melalui bank Himbara, serta siapa saja yang tidak lagi mendapatkan bansos pada tahap ini.

Baca Juga: Saldo Dana Bansos Rp975.000 dari Bantuan Sosial PKH Cair untuk KPM Pemilik NIK KTP Ini, Cek KKS Mandiri dan BRI Sekarang

Penyaluran bansos triwulan pertama 2025 hampir sepenuhnya rampung, baik melalui kartu KKS maupun PT Pos Indonesia.

Dalam kurun waktu 10 hari kerja, distribusi bansos telah berjalan dengan sangat efisien, bahkan aktivitas pencairan di kantor pos mulai berkurang secara signifikan.

Seberapa Besar Realisasi Penyaluran Bansos Tahap 1?

Hingga saat ini, realisasi penyaluran Bansos PKH telah mencapai 90 persen, sementara Bansos BPNT telah tersalurkan sebesar 80,89 persen.

Keberhasilan penyaluran subsidi ini tidak lepas dari peran penting Pos Indonesia dalam memastikan bahwa bantuan diterima oleh Keluarga Penerima Manfaat (KPM) tepat waktu dan tepat sasaran.

Pos Indonesia bertanggung jawab dalam mendistribusikan alokasi dana bansos PKH sebesar Rp1,29 triliun kepada 1.792.933 KPM di 38 provinsi, 514 kabupaten/kota, 6.877 kecamatan, dan 57.435 desa.

Baca Juga: Bansos PKH-BPNT 2025 Tahap 1 Tidak Cair? Ini Penyebab NIK KTP Anda Tak Terdaftar Lagi

Sementara itu, BPNT dialokasikan sebesar Rp1,8 triliun untuk 3,39 juta KPM yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia.

Berita Terkait
News Update