NIK e-KTP Atas Nama KPM Ini Tercatat sebagai Penerima Saldo Dana Bansos Rp600.000 dari BPNT Gelombang 2, Cek Informasinya Sekarang!

Kamis 06 Mar 2025, 20:19 WIB
Ilustrasi proses pencairan saldo dana bansos BPNT. (Sumber: Poskota/Risti Ayu Wulansari)

Ilustrasi proses pencairan saldo dana bansos BPNT. (Sumber: Poskota/Risti Ayu Wulansari)

POSKOTA.CO.ID - Bagi msyarakat yang memenuhi syarat sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM), pencairan saldo dana bansos Rp600.000 dari Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) tahap 2 akan segera dicairkan.

Penerima saldo dana bansos BPNT ini hanya diberikan kepana KPM yang tetal masuk dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dan memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang sesuai dengan data kependudukan di e-KTP.

Program bantuan ini bertujuan dalam membantu masyarakat untuk mengurangi beban ekonomi keluarga sekaligus meningkatkan taraf hidup yang lebih baik.

Pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp43,6 triliun untuk program bansos BPNT tahun 2025, yang akan disalurkan kepada sekitar 20 juta KPM di seluruh Indonesia.

Setiap penerima akan mendapatkan Rp200.000 per bulan. Namun, karena pencairannya dilakukan setiap tiga bulan sekali, maka dalam satu tahap penyaluran, KPM akan menerima total Rp600.000 langsung ke rekening Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).

Baca Juga: NIK e-KTP Atas Nama Anda Terekam sebagai Penerima Dana Bansos Rp600.000 dari Subsidi BPNT? Saldo Segera Cair, Status SI Sudah Muncul

Bagi KPM yang belum memiliki rekening di bank Himbara (Bank BRI, Bank Mandiri, Bank BNI, dan Bank BTN), pencairan juga bisa dilakukan melalui kantor pos.

Untuk menjawab pertanyaan diatas, terkait jadwal dan cara cek bansos BPNT tahap 2 di tahun 2025, Anda dapat melihat informasinya disini.

Jadwal Pencairan Saldo Dana BPNT Tahap 2

Menurut informasi dari kanal YouTube Info Bansos, pemerintah saat ini masih dalam tahap akhir penyusunan data penerima bansos BPNT gelombang 2. Dana sebesar Rp600.000 ini rencananya akan cair pada periode April, Mei, dan Juni 2025.

Kemensos bekerja sama dengan Dinas Sosial di berbagai daerah untuk memastikan bahwa proses verifikasi dan validasi penerima berjalan dengan baik.

Tujuannya adalah agar bantuan ini benar-benar tepat sasaran dan diterima oleh masyarakat yang benar-benar membutuhkan.

Berita Terkait
News Update