Kepemimpinan berkarakter, menurut telaah para ahli, setidaknya mempunyai empat sifat utama, yakni jujur, visioner, dapat memberikan inspirasi dan cakap yang pada gilirannya akan membentuk kredibilitas. Sementara pemimpin yang kredibel akan dipercaya.
Jadi kembali ke soal kepercayaan, pemimpin disegani, dihormati dan diteladani serta diikuti karena adanya kepercayaan publik. Tanpa kepercayaan, pemimpin tetap ada, tapi seolah tak ada.
Rakyat kian percaya karena sang pemimpin memperlakukan orang lain atas dasar persamaan derajat serta memiliki rasa empati, utamanya kepada rakyat, terbuka dengan ide, opini dan saran orang lain.
Gaya kepemimpinan berbasis kearifan lokal saat pula dikembangkan untuk membangun daerahnya, menyatukan bumi pertiwi di atas segala perbedaan yang ada, sebagaimana karakter masing-masing daerahnya.
Sejarah bangsa Indonesia telah menyebutkan tak sedikit pemimpin terdahulu, sangat dicintai rakyat karena gaya kepemimpinan yang berbasis kearifan lokal sebagai jati diri bangsa.
Sebut saja, selama 16 tahun ( 1749-1757), Pangeran Samber Nyowo dengan nama kecil Raden Mas Said senantiasa berjuang bersama rakyat, mendapat dukungan penuh dari rakyat karena menerapkan asas kesamaan dan kebersamaan, tanpa membedakan perlakuan.
Keberpihakan kepada rakyat tak perlu diragukan lagi, sejak kecil sudah diperlihatkan secara nyata dengan anti politik devide et impera (politik pecah belah).
Salah satu ajaran fenomenal yang hingga kini masih tetap aktual adalah “mulat sarira hangrasani” – introspeksi diri dan berani bertindak.
Itulah gambaran pemimpin berkarakter yang hendaknya kian dikembangkan dan diterapkan dalam membangun daerahnya. Itulah pemimpin rakyat dan merakyat. Pemimpin yang dalam dirinya hanya berorientasi kepada kepentingan rakyat, bukan kepentingan pejabat, bukan pula para kerabat dekat.
Patut diingat para pemimpin, dipilih langsung oleh rakyat, mendapat mandat dari rakyat, dipercaya oleh rakyat. Karenanya setelah menjadi pemimpin hendaknya tetap kembali kepada rakyat, mengabdi kepada rakyat, melayani rakyat, bukan malah minta dilayani.
Kebijakan yang digulirkan harus sesuai dengan kehendak rakyat, sesuai kebutuhan rakyat saat ini dan masa mendatang. Sejalan dengan cita-cita bersama.
Kebijakan yang berujung kepada pemanfaatan hasil oleh sekelompok orang , jelas tak sesuai dengan cita-cita.
