“Senantiasa menggulirkan kebijakan pro rakyat. Kebijakan yang berujung kepada pemanfaatan hasil oleh sekelompok orang , jelas tak sesuai dengan cita-cita. Kebijakan yang membuat sebagian kelompok orang terpinggirkan tak sejalan dengan amanat negeri..”
-Harmoko-
Era berubah, situasi pun ikut berubah mengikuti perputaran waktu yang terus melaju. Begitupun tantangan yang harus dihadapi dalam membangun bangsa, terasa kian beragam, kompleks, rumit dan sulit.
Menghadapi tantangan kian beragam di tengah perkembangan ekonomi global dan dinamika geopolitik, semakin dibutuhkan kebersamaan dan selarasnya kebijakan secara menyeluruh dari pusat hingga daerah.
Perlu menyamakan visi dan menyatukan program pembangunan di segala lini dengan tujuan akhir kesejahteraan dan kemakmuran rakyat sebagaimana cita-cita negeri kita ini sejak didirikan.
Perlu seiring sejalan dalam merangkai program hingga pelaksanaan di lapangan. Tak cukup pada tataran solidnya koordinasi dan kolaborasi di tingkat atas, namun jauh dari realitas.
Yang hendak kami sampaikan, kerja sama dalam membangun Indonesia tak cukup terbungkus dari solidnya koordinasi antar-kepala daerah, tetapi minim realisasi program kerja bersama. Bersama untuk Indonesia, bukan bersama untuk kepentingan dirinya.
Untuk menuju ke sana semakin dibutuhkan upaya lebih memperkuat pemimpin berkarakter, selain pemimpin berkepribadian di semua level dan tingkatan, baik di pusat maupun daerah.
Jika ditanyakan model mana yang dibutuhkan , pemimpin berkarakter atau pemimpin berkepribadian? Jawabnya keduanya sama-sama dibutuhkan, tetapi di era sekarang pemimpin berkarakter kuat kian dibutuhkan.
Karakter yang paling utama adalah integritas ( padunya ucapan dan perbuatan) sebagai sumber kepercayaan.
Mengingat esensi kepemimpinan adalah kepercayaan, maka pemimpin yang berkarakter akan diikuti bawahannya jika seorang kepala daerah , dapat menggerakkan tingkat partisipasi masyarakat, sehingga visi mudah tercapai.
