POSKOTA.CO.ID - Selamat bagi Nomor Induk Kependudukan (NIK) e-KTP kamu yang memiliki Rekening BRI berhasil terima saldo dana bansos Rp600.000 dari Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) tahap satu 2025.
Pemerintah saat ini telah melakukan pencairan BPNT tahap 1 2025 kepada NIK e-KTP milik kamu via Rekening BRI.
BPNT tahap 1 2025 diberikan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) berupa saldo dana bansos senilai Rp600.000.
Tentunya hanya NIK e-KTP milik kamu yang memenuhi persyaratan bisa valid menerima BPNT tahap 1 2025.
Syarat Penerima BPNT Tahap 1 2025
Berikut syarat penerima BPNT tahap 1 2025:
1. Warga Negara Indonesia (WNI) dengan KTP Elektronik yang Valid
Calon penerima BPNT harus merupakan Warga Negara Indonesia (WNI) yang memiliki Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP) yang sah dan masih berlaku. Kepemilikan e-KTP ini sangat penting untuk memastikan bahwa data penerima dapat diverifikasi dengan benar dan untuk menghindari penyaluran bantuan yang tidak tepat sasaran.
2. Terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)
Salah satu syarat utama untuk menerima BPNT adalah terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). DTKS merupakan basis data yang berisi informasi tentang keluarga miskin dan rentan miskin yang telah diverifikasi oleh pemerintah. Proses pendaftaran dan pembaruan data dalam DTKS dilakukan melalui musyawarah desa atau kelurahan yang melibatkan masyarakat setempat, guna memastikan bahwa hanya mereka yang benar-benar membutuhkan yang mendapatkan bantuan ini.
3. Keluarga Miskin atau Rentan Miskin
Penerima BPNT harus berasal dari keluarga yang termasuk dalam kategori miskin atau rentan miskin. Kriteria ini dilihat berdasarkan berbagai indikator kesejahteraan, seperti tingkat pendapatan, kepemilikan aset, dan kondisi sosial ekonomi lainnya. Pemerintah menentukan kriteria ini agar bantuan tepat sasaran, hanya diberikan kepada mereka yang memang membutuhkan bantuan untuk memenuhi kebutuhan pangan.
4. Tidak Menerima Bantuan Sosial Lainnya
Penerima BPNT tidak boleh menerima bantuan sosial lainnya seperti Program Keluarga Harapan (PKH) atau bantuan tunai lainnya. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa bantuan yang diberikan kepada setiap keluarga tidak tumpang tindih dan lebih merata. Pemerintah berupaya agar bantuan yang diberikan benar-benar bermanfaat bagi keluarga yang benar-benar membutuhkan.
.jpg)
