Terkait dengan persoalan banjir luapan Sungai Cikapundung Kolot yang membawa endapan sampah dari wilayah Kota Bandung, Kang DS menyebutkan, pihaknya sempat berkumpul dengan sejumlah kepala daerah, dan membahas terkait aglomerasi harus tetap dilakukan.
"Ada empat masalah sebenarnya. Pertama masalah banjir, yang kedua masalah sampah, ketiga masalah kemacetan dan yang keempat masalah tata ruang," ujar Bupati.
Menurutnya, kolaborasi ini harus dilakukan dan sudah disampaikan pada waktu rapat dengan Gubernur Jabar.
"Tentu saja Pak Gubernur bisa menjadikan koordinator antar daerah yang harus dikomunikasikan. Insya Allah kami sudah berbicara dengan Pak Wali Kota Bandung yang tentunya akan dibahas secara detail, tetapi tidak hanya sebatas wacana. Saya tidak mau hanya wacana, saya tidak mau," ujarnya.
"Jadi kalau misalkan kita fokus untuk menyelesaikan masalah, yu kita sama-sama selesaikan. Berapa beban yang harus jadi tanggung jawab Kabupaten Bandung, Kota Bandung, dan Kota Cimahi kita bicarakan. Saya tidak biasa dengan berwacana, tapi saya langsung pada pelaksanaan dan mohon untuk difasilitasi oleh Pak Gubenur. Karena walau bagaimana pun ini kan aglomerasi," imbuhnya.
Baca Juga: Cegah Banjir Jakarta, Pramono Anung Titip PR ke Bang Doel
Sementara itu, Kepala BBWS (Balai Besar Wilayah Sungai) Citarum Mochammad Dian Alma’ruf mengatakan bahwa bencana banjir kali ini terjadi di wilayah Bojongsoang dan Dayeuhkolot Kabupaten Bandung karena kapasitas Sungai Cikapundung Kolot yang sudah tidak mampu menampung aliran air.
"Debit yang terjadi itu 414 kubik, sementara kapasitas sungai 267 kubik. Belum lagi di ujung ketemu dengan Sungai Cikapundung Kota tidak bisa langsung masuk, backwater dulu. Backwater ini yang menyebabkan banyaknya tekanan sehingga bangunan roboh," kata Kepala BBWS Citarum.
Kemudian, menurutnya, bangunan tanggul ini memang tadinya didesain sepanjang 2 km.
Namun pada saat pengusulan tahun 2020 itu anggaran tersedia untuk pembangunan tanggul Sungai Cikapundung Kolot pada bagian kiri kanan sungai, sehingga memang belum selesai pengerjaannya.
"Ini rencana kami akan mulai diusulkan lagi. Mudah-mudahan tahun depan tidak seperti tahun ini. Jadi kembali ke postur anggaran di Kementerian PU (Pekerjaan Umum) lebih longgar. Kalau tahun ini terjadi efisiensi anggaran, sehingga berdampak pada pengefisienan kegiatan infrastruktur," tuturnya.
Namun, kata dia, bukan berarti ini tidak ditangani, seperti yang dilihat saat ini sedang coba ditangani dengan anggaran darurat.
.png)
