POSKOTA.CO.ID - Korupsi masih menjadi ancaman serius bagi stabilitas ekonomi Indonesia. Berbagai skandal yang terungkap telah menyebabkan kerugian negara hingga ratusan triliun rupiah.
Baru-baru ini, Kejaksaan Agung (Kejagung) mengungkap dugaan mega korupsi dalam pengelolaan minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina (Persero), subholding, serta Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) dalam periode 2018-2023.
Berdasarkan hasil penyelidikan, negara mengalami kerugian hingga Rp193,7 triliun akibat berbagai penyimpangan dalam impor dan ekspor minyak mentah, termasuk penggunaan perantara atau broker.
Praktik ini diduga dilakukan dengan menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) secara tidak wajar, yang pada akhirnya membebani negara.
Kasus ini menyeret empat petinggi subholding Pertamina dan tiga pimpinan perusahaan swasta yang diduga terlibat dalam skandal tersebut.
Baca Juga: Segini Gaji Dirut Pertamina Patra Niaga yang Ditetapkan sebagai Tersangka Korupsi Minyak Mentah
Selain kasus tersebut, berbagai sektor lain seperti pertambangan, keuangan, dan bantuan sosial juga menjadi ladang praktik korupsi yang merugikan negara.
Skandal-skandal ini bahkan melibatkan berbagai pihak, mulai dari pejabat tinggi, pengusaha, hingga institusi pemerintahan yang bertanggung jawab atas pengelolaan dana publik.
Deretan Kasus Terbesar yang Menyebabkan Kerugian Negara Sampai Dibuatkan Liga Korupsi di Indonesia
Berikut beberapa kasus korupsi terbesar di Indonesia berdasarkan berbagai sumber:
- Kasus Korupsi PT Timah (Rp300 Triliun)
Kejagung mengungkap dugaan korupsi dalam tata niaga komoditas timah pada wilayah izin usaha pertambangan (IUP) PT Timah Tbk selama 2015-2022.
Sebanyak 22 orang ditetapkan sebagai tersangka, termasuk suami aktris Sandra Dewi, Harvey Moeis, dan crazy rich Pantai Indah Kapuk (PIK), Helena Lim.
Audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mengungkap total kerugian negara mencapai Rp300 triliun, yang berasal dari penyewaan alat pengolahan timah tidak sesuai prosedur (Rp2,28 triliun), pembayaran bijih timah dari tambang ilegal (Rp26,6 triliun), serta kerugian lingkungan dan biaya pemulihan (Rp271 triliun).
- Kasus Tata Kelola Minyak Mentah Subholding Pertamina (Rp193,7 Triliun)
Penyidik Kejagung mengungkap kerja sama ilegal antara pejabat negara dan broker dalam pengelolaan minyak mentah dan produk kilang Pertamina dari 2018-2023. Kasus ini merugikan negara hingga Rp 193,7 triliun.
Empat pejabat Pertamina yang menjadi tersangka adalah Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga Riva Siahaan, Direktur Optimasi Feedstock dan Produk PT KPI Sani Dinar Saifuddin, Direktur PT Pertamina International Shipping Yoki Firnandi, dan VP Feedstock Management PT KPI Agus Purwono.
Dari sektor swasta, tersangka meliputi Muhammad Kerry Adrianto Riza (pemilik manfaat PT Navigator Khatulistiwa), Gading Ramadhan Joedo (Komisaris PT Jenggala Maritim dan PT Orbit Terminal Merak), serta Dimas Werhaspati (Komisaris PT Navigator Khatulistiwa dan PT Jenggala Maritim).
- Skandal BLBI (Rp138,4 Triliun)
Kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) terjadi pada krisis moneter 1997-1998. Bank Indonesia menyalurkan dana bantuan sebesar Rp147,4 triliun kepada 48 bank yang kesulitan keuangan. Namun, dalam praktiknya, dana tersebut diselewengkan oleh penerimanya.
Audit BPK pada 2000 mengungkap kerugian negara sebesar Rp138,4 triliun, sedangkan BPKP mencatat kerugian hingga Rp106 triliun.
Baca Juga: Fakta Terbaru Kasus Korupsi Pertamina yang Merugikan Negara Capai Rp193,7 Triliun
- Penyerobotan Lahan untuk Sawit oleh Grup Duta Palma (Rp104,1 Triliun)
Grup Duta Palma diduga melakukan penyerobotan lahan seluas 37.095 hektare di Kabupaten Indragiri Hulu, Riau, pada periode 2003-2022. Berdasarkan pemeriksaan BPKP, kerugian negara mencapai Rp 104,1 triliun, terdiri dari Rp 4,9 triliun kerugian finansial dan Rp 99,2 triliun dampak ekonomi.
Surya Darmadi, pemilik Grup Duta Palma, dijatuhi hukuman 15 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar. Ia juga diwajibkan membayar uang pengganti Rp 2,2 triliun serta mengganti kerugian ekonomi negara sebesar Rp 39 triliun.
Mantan Bupati Indragiri Hulu, Raja Thamsir Rachman, juga divonis sembilan tahun penjara karena terlibat dalam kasus ini.
- Kasus Korupsi Duta Palma (Rp86,5 Triliun)
Surya Darmadi kembali tersandung kasus dugaan korupsi dan pencucian uang di sektor perkebunan sawit di Indragiri Hulu, Riau.
Kerugian negara akibat penyalahgunaan lahan dan pajak dalam kasus ini mencapai Rp 86,5 triliun.
- Korupsi Penjualan Kondensat PT TPPI (Rp38 Triliun)
Kasus ini terjadi pada 2009-2011, dengan modus penjualan minyak kondensat bagian negara tanpa melalui proses lelang yang seharusnya dilakukan oleh PT Pertamina.
Alih-alih dilelang, minyak tersebut langsung dijual kepada PT TPPI, menyebabkan kerugian negara Rp38 triliun.
Beberapa pejabat Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) serta Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Migas (SKK Migas) terbukti terlibat dalam praktik ini.
- Kasus Korupsi Asabri (Rp22,78 Triliun)
Korupsi di PT Asabri (Persero) menjadi salah satu skandal keuangan terbesar yang melibatkan petinggi perusahaan asuransi milik negara.
Kerugian negara mencapai Rp 22,78 triliun akibat investasi fiktif melalui saham gorengan dan reksa dana berkualitas rendah.
Para tersangka mengalihkan dana investasi peserta Asabri ke perusahaan tidak sehat untuk keuntungan pribadi, serta memanipulasi laporan keuangan untuk menutupi kerugian.
Setelah audit investigasi oleh BPK, kasus ini terungkap dan menyebabkan sejumlah tersangka, termasuk petinggi Asabri dan pengusaha terkait, diseret ke pengadilan.
Demikian beberapa kasus korupsi terbesar di Indonesia. Semoga kejadian serupa tidak terulang kembali.
