Kejagung telah menetapkan tujuh orang sebagai tersangka dalam kasus ini. Di antaranya adalah Riva Siahaan (Dirut PT Pertamina Patra Niaga), Sani Dinar Saifuddin (Direktur Optimasi Feedstock and Product PT Kilang Pertamina International), serta Yoki Firnandi (Dirut PT Pertamina Shipping).
Selain itu, ada juga beberapa tersangka dari sektor swasta, termasuk Muhammad Kerry Andrianto Riza, putra dari pengusaha migas Mohammad Riza Chalid.
Modus manipulasi ini tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga berpotensi mempengaruhi kualitas BBM yang digunakan masyarakat. Kejagung memastikan akan terus mengusut kasus ini hingga ke akar-akarnya.
Korupsi: Budaya yang Sulit Diberantas?
Ernest Prakasa dalam cuitannya menyoroti bagaimana korupsi seakan telah menjadi budaya yang sulit diberantas. "Korupsi di Indonesia itu kayak kebiasaan merokok. Semua tahu bahayanya, tapi tetap dilakukan," ujarnya dengan nada sarkastik.
Faktanya, korupsi di Indonesia memang telah mengakar sejak lama. Mulai dari kasus kecil di tingkat desa hingga skandal besar yang melibatkan pejabat tinggi, korupsi seakan menjadi momok yang sulit dihilangkan.
Meski berbagai upaya pemberantasan korupsi telah dilakukan, seperti pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), nyatanya korupsi masih terus terjadi.
Salah satu faktor yang membuat korupsi sulit diberantas adalah sistem yang masih rentan terhadap penyalahgunaan wewenang.
Selain itu, budaya "toleransi" terhadap korupsi juga turut memperparah situasi. Banyak orang yang menganggap korupsi sebagai hal yang wajar, terutama jika dilakukan untuk "kepentingan bersama" atau "tolong-menolong".
Dampak Korupsi yang Merugikan Masyarakat
Dampak korupsi tidak hanya dirasakan oleh negara, tetapi juga oleh masyarakat secara langsung. Kasus manipulasi BBM oleh PT Pertamina, misalnya, tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga berpotensi mempengaruhi kualitas BBM yang digunakan masyarakat.
BBM dengan kualitas rendah dapat menyebabkan kerusakan pada kendaraan dan bahkan berdampak pada lingkungan.
Selain itu, korupsi juga menghambat pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Dana yang seharusnya digunakan untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan, justru dikorupsi oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab.
Akibatnya, masyarakat yang seharusnya menikmati hasil pembangunan, justru harus menanggung beban akibat korupsi.
.png)
.jpg)
