POSKOTA.CO.ID - Pemerintah telah mengumumkan bahwa data penerima bantuan sosial (bansos) Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) akan berubah.
Nama penerima bansos yang digunakan pada tahap 1 tahun 2025 hanya berlaku untuk pencairan periode pertama atau triwulan 1 tahun 2025.
Artinya, pada penyaluran tahap 2, Kementerian Sosial tidak lagi menggunakan data lama, tetapi menggantinya dengan basis data baru yang disebut Data Terpadu Sosial Ekonomi (DTSE).
Konsekuensi dari perubahan ini adalah penerima bantuan di tahap kedua akan divalidasi ulang agar lebih tepat sasaran.
Secara khusus, penerima bansos PKH akan dibatasi hanya pada tiga komponen keluarga untuk memastikan efektivitas dan ketepatan sasaran sesuai dengan tujuan penyaluran bansos.
Kebijakan ini diambil setelah Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menandatangani Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2025 tentang DTSEN pada 5 Februari 2025.
Dengan adanya inpres ini, Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) tidak lagi digunakan. Sebagai gantinya, DTSEN menjadi data induk nasional yang mencakup seluruh penduduk Indonesia dari berbagai lapisan ekonomi.
Menurut Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul), perubahan data penerima bantuan dapat dilakukan melalui jalur formal, yaitu langsung dari pemerintah daerah dan melalui jalur partisipatif melalui laporan masyarakat.
Penyaluran Tahap 2 dan Validasi Ulang Penerima
Setelah penyaluran tahap pertama selesai pada Maret 2025, proses pencairan tahap kedua akan berlangsung pada April hingga Juni 2025.
.jpg)
.png)
.jpg)
.jpg)
